REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto meyakini, gudang senjata di wilayah perbatasan Indonesia tak bakal bobol. Hal ini merespon instruksi Presiden Susilo Bambang pada Panglima TNI dan Kapolri agar mengecek semua gudang persenjataan hingga di unit pertahanan terkecil.
"Saya tidak punya keyakinan kalau ada kebobolan. Itu lebih kepada sisa-sisa senjata di tempat-tempat yang dulu ada kerusuhan atau konflik seperti Poso, Ambon, dan Aceh. Saya melihatnya karena saya tahu persis, senjata saja yang sudah digudangkan saja masih dirantai dan digembok," ujar Endriartono di Gedung KPK, Senin (27/9).
Justru, Endriartono mencermati peredaran senjata itu berasal dari luar wilayah Indonesia. Ia pun melihat dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang bisa mendaptkan ribuan pucuk senjata dari jalur khusus dari luar negeri.
"Bisa dilihat, jalur GAM itu mungkin digunakan kembali untuk mendapatkan senjata,'' jelas Endriartono. ''Ini masih harus difokuskan daripada hanya sekadar mengecek gudang-gudang TNI yang mungkin kebobolan atau tidak, tapi jalur-jalur pengadaan senjata dari luar yang harus dicari dan dijaga dan harus dijaga kembali.''
Pasca-serangan berdarah oleh kelompok bersenjata ke Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatra Utara, yang menggunakan beberapa senjata militer, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri agar melakukan pengecekan sampai gudang-gudang dan satuan TNI dan Polri yang terkecil. Pasalnya,muncul kecurigaan ada kebobolan.
Sebelumnya, Mapolsek Hamparan Perak diserang kelompok bersenjata yang melibatkan 15 orang dengan menggunakan enam motor yang menewaskan tiga anggota Polri di mapolsek tersebut. Para penyerang menggunakan senjata panjang militer jenis AK-47, M-16, dan SS-1.
Mensesneg Sudi Silalahi menduga, kemungkinan pihak penyerang dari luar TNI atau Polri, mengingat jenis senjata yang ada, seperti AK-47, merupakan jenis yang sudah lama tidak digunakan lagi oleh TNI dan Polri sejak tahun 1965.
Ikuti Whatsapp Channel Republika