REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Tjahjo Kumolo berpendapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu segera melakukan reformasi birokrasi di lingkungan sekretariat negara karena kinerjanya dinilai kurang maksimal. "Presiden perlu melakukan reformasi di tubuh birokrasi, khususnya di Setneg, khususnya menyangkut masalah-masalah administrasi," imbuhnya di Gedung DPR Jakarta, Senin (27/9).

Menurut Tjahjo yang juga Sekjen PDIP itu, kelalaian administrasi dalam periodisasi atau masa jabatan Jaksa Agung yang kemudian dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi bukti ketidakcermatan birokrasi di lingkungan sekretariat negara itu. "Ini sangat mengganggu. Kalau tidak lalai, tidak akan mungkin dipermalukan oleh MK," ujarnya.

Ditanya soal perombakan kabinet, Tjahjo mengatakan bahwa hal itu bukan wewenang partainya dan sepenuhnya hak Presiden. Namun demikian, ia berpendapat, Presiden Yudhoyono sudah pernah membentuk tim evaluasi kerja anggota kabinet yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto. "Harusnya itu sudah ada laporan ke publik dan saya kira presiden harus konsisten. Kalau ada pembantunya yang tidak benar, dia harus berani mengganti," katanya.

Sementara mengenai sejumlah catatan yang disampaikan Komisi I kepada calon Panglima TNI, Tjahjo menjelaskan bahwa semua catatan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan di Komisi. Catatan itu macam-macam dan salah satunya agar Panglima TNI yang baru memprioritaskan masalah alutsista, masalah-masalah perbatasan, membangun komunikasi intensif dengan pihak kepolisian dalam rangka pemberantasan teroris serta menyelesaikan masalah-masalah reformasi di tubuh TNI yang belum selesai.

Tentang pergantian Jaksa Agung, Tjahjo mengatakan, jabatan itu adalah bagian dari kabinet dan menjadi haknya Presiden untuk menentukan siapa figurnya. "Soal orang parpol atau tidak, itu jangan dijadikan sebagai dasar. Yang penting dia punya integritas, punya pemahaman, punya komitmen dalam rangka membangun lembaga Kejaksaan yang lebih profesional dan lebih progresif dalam rangka penegakan hukum," tuturnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa pendekatan untuk memilih kandidat Jaksa Agung tersebut juga jangan pendekatan parpol atau tidak. "Jangan menggunakan dikotomi ini. Pilih yang punya integritas, punya komitmen, rekam jejak jelas, bisa dipertanggungjawabkan," tandas Tjahjo Kumolo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika