REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak pemerintah memperteguh komitmen terhadap Pancasila,UUD 1945, NKRI, dan Kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, menurut Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, problem kebangsaan yang dihadapi Indonesia saat ini disinyalir muncul akibat keempat pilar utama bangsa Indonesia tersebut tak lagi diamalkan.
"Aktivitas kebangsaan di bidang sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan kita ukur deng empat acuan itu," kata dia dalam acara silaturahim dan halal bil halal PBNU, di Jakarta,Jum'at (25/9) malam. Said mencontohkan goyahnya persatuan Indonesia lantaran sila ke-4 Pancasila telah diabaikan.
Politik dan demokrasi di Tanah Air mengabaikan musyawarah. Demokrasi lebih mengutamakan voting dan meninggalkan sistem perwakilan serta mengganti pemilihan langsung tanpa batas dengan sistem multipartai yang rapuh. Padahal, mekanisme voting hanya mengenal menang dan kalah. Akibatnya,konflik dan kekisruhan kerap menyertai kegiatan politik sekarang.
Selain itu, ungkap Said, prinsip persatuan Indonesia yang tercermin dalam sila ke-3 menghadapi tantangan hebat. Hingga saat ini, masih banyak ketegangan konflik antarkelompok, agama, etnis dan daerah. Di antara pemicunya adalah otonomi yang tak terkendali. Sehingga NKRI mulai bergeser ke arah federasi. "Kalau gejala ini tak segera diatasi bisa mengarah pada disintegrasi bangsa," tutur dia.
Perubahan sistem politik melalui reformasi, jelas Said, membawa hasil kontraproduktif. Reformasi tak dikendalikan oleh bangsa sendiri akan tetapi lebih memihak kepentingan modal internasional. Sehingga perbaikan politik dan ekonomi nasional tak berjalan. Produktivitas masyarakat dan negara menurun saat korupsi kian merajalela.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
