REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Jelang satu tahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk tidak mempertahankan menteri-menteri yang tidak bisa mengatasi permasalahan rakyat.

Namun demikian, penilaian yang dilakukan kepada jajaran kabinet harus dilakukan presiden dengan obyektif dan berdasarkan penilaian di rapor masing-masing kementerian, bukan karena dorongan dari parpol tertentu.

''Sebab, terlalu menonjolkan distribusi kekuasaan di antara partai politik, menyebabkan lemahnya kabinet,'' ujar Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Maswadi Rauf kepada Republika, Rabu (22/9).

''Oktober ini kan (kabinet) sudah setahun. Memang harus dievaluasi. Karena banyak yang meragukan kemampuan beberapa menteri untuk menangani bidangnya itu,'' kata  Maswadi.

Melakukan evaluasi dan memberikan keputusan untuk merombak atau melakukan reshuffle kabinetnya, kata Maswsai, memang kewenangan presiden. Namun, jelasnya, merupakan tanggung jawab presiden juga jika hasilnya tidak menggembirakan rakyat. ''Itu merupakan konsekuensi dari hak prerogative presiden,'' jelasnya.

Karena itulah, Maswadi menekankan, segencar apapun isu reshuffle digulirkan oleh parpol, presiden harus tetap berpegang pada hasil rapor kementerian dan lembaga yang dilakukan oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Sebab, hasil yang obyektif berdasarkan penilaian yang konkret tersebut satu-satunya yang bisa dijadikan pegangan untuk melakukan evaluasi. ''Bukan tekanan parpol,'' kata dia.

Apalagi, ujar Maswadi, evaluasi menyeluruh merupakan hal mendesak yang wajib dilakukan karena pemerintahan masih harus berjalan di bawah pimpinan SBY selama empat tahun mendatang. “Soalnya tuntutan rakyat semakin tinggi karena ekonomi yang bermasalah,” kata dia.

Jika nantinya hasil dari UKP4 menyatakan ada beberapa menteri yang masih tidak becus juga menjalankan tugasnya, maka sebaiknya diganti dan jangan dipertahankan terus karena alasan-alasan yang tidak obyektif. “Itu tidak hanya kabinetnya yang rusak, tapi bangsa Indonesia juga dirugikan,” kata Maswadi.

Ini semua, ujar Maswadi, demi peningkatan kemampuan rakyat dan hal ini sangat sensitif bagi masyarakat luas. Meskipun demikian, ia menyatakan ketidaktahuannya akan terjadinya reshuffle atau tidak. “Memang tak ada satupun orang yang mengetahui itu kecuali presiden. Saya pikir presiden juga belum tahu,” kata dia.

Namun, Maswadi kembali menegaskan, yang terpenting bukan ada atau tidak adanya reshuffle, tetapi bagaimana kinerja para menteri itu. Supaya nantinya, kata dia, yang akan bertahan adalah mereka yang terbukti berprestasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika