REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sebanyak 30 daerah berhasil menjadi nominator dalam penghargaan Innovative Government Award (IGA). Daerah-daerah tersebut terpilih karena melakukan kreasi dan inovasi dalam program kerja yang dibuat.
Penghargaan IGA ini sudah ketiga kalinya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari ratusan kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh Indonesia, empat daerah akan terpilih berdasarkan empat kategori penilaian. Yaitu, bidang tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.
Untuk tahun 2010 ini, sebanyak 30 daerah telah menjadi nominator. Daerah-daerah tersebut akan diseleksi dengan mempertimbangkan tanggapan dan saran dari pemerintah provinsinya. Tim tenaga ahli IGA juga akan memberikan penilaiannya sendiri.
"Pemenang akan disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri pada bulan Oktober 2010," ujar Sekertaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraeni, saat membacakan arahan Menteri Dalam Negeri dalam pemberian piagam penghargaan kepada 30 daerah tersebut, di ruang sidang Kemendagri, Selasa (21/09).
Diantara 30 daerah itu terdapat Kabupaten Wakotobi dengan visi surga bawah laut dunianya, Kebupaten Jembrana dengan aplikasi e-voting pada pemilihan kepala dusun, Kabupaten Sragen dengan program technopark mereka, dan Kota Sukabumi dengan integrasi pengelolaan sampah dengan penggemukan sapi dan padi organik.
Lebih lanjut dalam pengaran menteri itu disebutkan bahwa kegiatan penghargaan ini sangat penting untuk meingkatkan inovasi daerah yang berimpilkasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah diminta untuk mengalokasikan pendanaan dalam APBD untuk kegiatan yang bersinggungan dengan invoasi program kerja. Seperti inventarisasi dan identifikasi inovasi pemerintah daerah, dan penyiapan dan implementasi regulasi dalam pengembangan inovasi pemerintah daerah.
Akan tetapi, Diah juga mengingatkan bahwa masih ada hambatan yang harus dihadapi pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi mereka. Seperti proses inovasi dari dalam birokrasi sering adanya sikap yang skeptis, kalangan politik yang tidak kondusif, dan adanya keraguan publik. "Masih adanya kesulitan untuk melaksanakan program dan identifikasi kelompok sasaran," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika