REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua DPR, Marzuki Alie, mengatakan keputusan pimpinan DPR menunda rencana pembangunan gedung baru karena menilai anggarannya yang Rp 1,16 triliun terlalu tinggi. ''Pimpinan DPR meminta kepada tim teknis melakukan kajian ulang soal desain dan rencana anggaran yang lebih layak,'' ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/9.

Menurut dia, anggaran yang pantas bagi rencana pembangunan gedung baru DPR seluas 157.000 meter persegi dengan ketinggian 35 lantai itu besarnya sekitar Rp 800 miliar. Pimpinan DPR, kata dia, memutuskan menunda rencana pembangunan gedung baru dan meminta kepada tim teknis yang bertanggung jawab meliputi Sekretariat Jenderal DPR dan tim ahli dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan evaluasi dan kajian ulang.

Marzuki menyatakan, rencana pembangunan gedung baru seluas 157.000 meter persegi dengan rencana anggaran Rp1,16 triliun itu berarti nilainya sekitar Rp 10 juta per meter persegi. ''Angka tersebut sangat tinggi untuk standar gedung perkantoran,'' kata Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR itu.

Dari diskusi dengan beberapa pihak, kata dia, standar gedung perkantoran nilainya sekitar Rp 5 juta per meter persegi sudah representatif yakni setara dengan bangunan hotel berbintang. Bangunan gedung kantor, kata dia, sudah cukup setara dengan hotel berbintang tidak perlu lebih mewah.

Ketika ditanya soal kemungkinan adanya kompromi harga dengan berusaha menaikkan nilai proyek menjadi sangat tinggi, menurut Marzuki, pimpinan DPR tidak mengetahui soal kemungkinan itu. ''DPR adalah lembaga politik sehingga tidak memiliki kuasa penggunaan anggaran. Pihak yang mengetahui dan bertanggung jawab soal penggunaan anggaran dalah tim teknis,'' kata mantan sekretaris jenderal Partai Demokrat itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika