REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pakar sosiologi politik Musni Umar mengatakan, anggaran pemerintah dan DPR untuk kunjungan kerja ke luar negeri lebih baik dialihkan untuk program-program yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Selama ini, kata dia, dana bantuan langsung kepada masyarakat selalu bersumber dari utang, sedangkan anggaran pelesiran langsung dari APBN. "Perlu ada perubahan kebijakan dalam sistem penganggaran di DPR, anggaran untuk kunjungan kerja ke luar negeri alihkan saja untuk Jamkesmas, misalnya. Utang harus di-stop," kata Musni ketika dihubungi Ahad (19/9).
Dia mengatakan, anggaran pelesiran yang tinggi juga menunjukkan pemerintah dan DPR tidak peka dengan kondisi sosiologis masyarakat. "Rakyat masih banyak yang susah pekerjaan, kemudian kehidupan ekonomi susah sekali," tutur dia.
Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi sebaiknya didorong oleh kebijakan anggaran yang baik. Menurut Musni, pemerintah jangan mengandalkan swasta dalam pertumbuhan ekonomi. "Pemerintah sebagai leading sector, lalu DPR membuat kebijakan anggarannya," kata dia.
Dia mengatakan, kunjungan ke luar negeri merupakan kegiatan yang tidak terlalu rumit untuk diefisienkan. Untuk kunjungan Presiden, Musni mencontohkan, rombongan yang ikut ke luar negeri harus dipangkas, sehingga yang ikut adalah yang benar-benar berkepentingan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika