REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA--Kota Jakarta sudah tak lagi ideal. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan rasio manusia dan lingkungan sudah tidak baik. Idealnya, dalam setiap 1 hektare lahan, dihuni kurang dari 100 orang. Namun, di Jakarta 1 hektare bisa mencapai 250 orang, bahkan di kawasan kumuh jumlah tersebut bisa mencapai lebih tinggi lagi.
Rasio jalan dan kendaraan pun sudah tidak memadai. Setiap tahunnya, jumlah kendaraan di Jakarta tumbuh sekitar 10-15 persen. Sedangkan, pembangunan jalan hanya 0,01 persen. “Bisa dibayangkan Jakarta 10-20 tahun mendatang akan seperti apa,” kata SBY saat memberikan pidato pada Rabu, (8/9).
Presiden mengatakan harus ada keputusan besar, solusi,dan rencana strategis untuk mengatasi hal tersebut. Yang diperlukan bukan lagi penyelesaian untuk jangka pendek. Maka, dia pun menawarkan tiga pilihan untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
Pertama, tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota, pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat sebagainya. Konsekuensinya, harus ada upaya mengatasi masalah kemacetan yang menganggu produktivitas. Solusi yang perlu dilakukan misalnya menambah sarana pengatur lalu lintas. “Dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta, ini tentu tidak mudah dan banyak sekali yang harus dilakukan,” katanya. “Meskipun yang paling depan adalah Pemerintah DKI Jakarta.”
Kedua, membangun ibu kota yang baru. Ini berarti harus memilih satu kota lain di Indonesia. Dengan kata lain total new kapital yaitu kota yang pusat pemerintah segalanya. “Jakarta yang lain-lah kalau begitu,” cetus Presiden.
Ketiga, memisahkan antara ibu kota dan pusat pemerintahan. Cara ini sudah terdapat dibeberapa negara seperti Malaysia, Brazil, dan Belanda. “Dengan demikian bisa terpisah dan tidak saling mengganggu,” jelas SBY. Ia mengharapkan jika pilihan ini yang disepakati , pusat pemerintahan harus betul-betul didesain dengan baik sehingga mencerminkan ke-Indonesiaan. Meskipun Presiden juga menyatakan bahwa konsep ini belum sepenuhnya rampung.
Diperkirakan, butuh waktu 12 tahun untuk bisa mewujudkan pemisahan ini. Apabila, keputusan diambil hari ini, konstruksi itu sendiri akan memakan waktu 5-6 tahun, sedangkan proses pemindahan mungkin mencapai 2-3 tahun. “Jadi, dalam waktu sekitar 10-12 tahun pusat pemerintahan bisa berfungsi dengan baik,” harapnya.
Presiden menegaskan sentral tidak semata-mata diartikan secara geografis. Di atas segalanya, lanjutnya, harus ada pengambilan keputusan yang strategis, bukan lagi sekadar tambal sulam untuk mengatasi masalah yang ada di Jakarta ini. Maka, yang diperlukan adalah kesepakatan dan komitmen bersama. “Ini harus mengambil keputusan yang tidak terlalu lama,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika