REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), menilai, tim teknis pembangunan gedung baru DPR telah salah menangkap instruksi kaji ulang dari pimpinan DPR. Menurut Formappi, jika peninjauan ulang dilakukan serius, tim teknis harus merombak total desain gedung yang ada saat ini.

''Kalau tim teknis serius melakukan peninjauan ulang, desain gedung harus dirombak total,'' kata Koordinator Formappi, Sebastian Salaang, saat dihubungi, Selasa (7/9).

Menurut Sebastian, pesan pimpinan DPR yang meminta pengkajian ulang pembangunan gedung baru DPR sangat jelas. Pesan utama pimpinan DPR, lanjut dia, adalah pembangunan gedung baru DPR perlu memperhatikan aspirasi masyarakat yang meminta gedung baru DPR tidak dibangun mewah dengan anggaran berlebihan.

Sebastian yakin, tingginya anggaran pembangunan gedung baru DPR saat ini karena tim teknis ngotot menggunakan desain gedung berbentuk gapura dengan 37 lantai. Padahal, konsep gedung baru DPR harusnya membagi beban dengan Gedung Nusantara 1 yang saat ini telah kelebihan beban. ''Dengan membagi beban dengan Gedung Nusantara 1, gedung baru yang nanti dibangun pasti biayanya jauh lebih rendah dengan yang dianggarkan sekarang,”  jelasnya.

Tim teknis memang pernah menjelaskan, gedung baru DPR nantinya khusus sebagai ruang kerja 560 anggota DPR. Sementara gedung Nusantara 1 akan difungsikan hanya untuk ruang-ruang rapat komisi dengan rekan kerjanya dari pemerintah. "Gedung Nusantara 1 nanti tidak ditinggallkan begitu saja, tapi difungsikan untuk ruang-ruang rapat," kata Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR, Mardian Umar. 

Sebastian juga mencurigai tim teknis yang ngotot melaksanakan proyek gedung baru DPR saat ini. Padahal, menurut dia, tim teknis belum pernah membuat grand design tata ulang kompleks DPR yang berasal dari sayembara yang melibatkan elemen masyarakat. “Bukan tiba-tiba grand design sudah ada, desain gedung sudah ada seperti sekarang,” tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika