REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Indonesia dicap sebagai surga bagi para koruptor. Pasalnya,terjadi tren terdakwa kasus korupsi divonis bebas di pengadilan umum.

"Sebanyak 54,82 persen terdakwa kasus korupsi divonis bebas di pengadilan umum,"terang Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah,Ahad (5/9). Jumlah tersebut merupakan hasil pemantauan terhadap putusan pengadilan medio 1 Januari-10 Juli 2010. Namun,ICW juga mengamati fenomena serupa sejak tahun 2005.

Dari pantauan itu tercatat ada 166 kasus vonis korupsi di pengadilan umum. Ternyata,Pengadilan Negeri paling banyak mengadili kasus korupsi hingga 82 kasus. Sedangkan Mahkamah Agung mengadili 11 kasus kasasi dan tiga peninjauan kembali. Sebanyak 91 kasus atau 54,82 persen divonis bebas. Lalu,disusul vonis satu hingga dua tahun kurungan (38 kasus/22,89 persen).

Peneliti hukum ICW Donal Fariz melihat ini sebagai sebuah fenomena memprihatinkan."Setelah terjadi peningkatan tajam selama empat tahun,tahun 2010 turun tapi tak signifikan. Ini menciptakan iklim surga bagi koruptor,cetusnya. Ditambah lagi kebijakan pemerintah atau Menkumham Patrialis Akbar memberikan keringanan hukuman berupa remisi dan grasi pada koruptor. Sikap itu,imbuh Donal, tak memperlihatkan keberpihakan pada pemberantasan tindak pidana korupsi.

Febri kembali menambahkan,sebenarnya aturan pemberian keringanan hukuman medio 2005-2006 sudah baik. Lantaran ada hukuman imperatif pada narapidana yang berkelakuan baik berprinsip mendasar pada keadilan. "Ini titik buat argumentasi agar tak gampang memberi keringanan. Karena pemerintah kompromistis,maka lahir remisi dan grasi,"papar Febri.

Padahal,selama ini, nilai Febri,para koruptor adalah pelaku pelanggaran HAM serius. Maka,ICW mendesak pemerintah agar melihat sisi kemanusiaan dari kacamata korban korupsi. Lantaran selama ini presiden dan pemerintah berargumentasi dengan alasan kemanusiaan dari kacamata koruptor.

Ikuti Whatsapp Channel Republika