REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mendesak pemerintah agar menekan Malaysia untuk segera melakukan perundingan soal tapal batas kedua negara. "Komisi I DPR RI meminta agar pemerintah Indonesia mendesak dilakukan perundingan tanpa tersandera dengan perundingan Malaysia-Singapura. Perundingan Malaysia-Singapura tidak ada hubungannya dengan Indonesia," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/8).

Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengatakan, pemerintah Indonesia harus menyelesaikan persoalan lain di luar masalah tapal batas. "Misalnya masalah Tenaga Kerja Indonesia yang sampai saat ini masih banyak menyisakan persoalan," kata Mahfudz.

Ia juga mengkritik pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Rabu (1/9) malam di Mabes TNI Cilangkap yang terkesan datar. "Pidato SBY semalam berupa pengulangan dan penegasan dari yang sebelumnya, tanpa ada yang baru. Pidato itu datar, tidak ada yang lebih maju dan kuat," kata dia.

Ia menambahkan, pidato Presiden Yudhoyono memang bukan pidato sembarangan, apalagi sebagai kepala negara. "Kalau ada respons positif dari Malaysia, mau berunding dan mengembangkan sikap positif, berarti SBY sukses. Tapi kalau tidak ada respons sama sekali dari Malaysia, berarti SBY tidak dianggap," lanjut dia.

Terkait dengan interpelasi soal insiden RI-Malaysia di wilayah perbatasan perairan kedua negara, PKS masih belum menentukan sikap. "Kita akan tunggu bagaimana reaksi dari Malaysia terhadap pidato SBY tersebut. Pidato SBY bukan pidato iseng-iseng. Nanti kita evaluasi," ujar Mahfudz Siddiq.

Ikuti Whatsapp Channel Republika