REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan, pemerintah tidak pernah lunak dalam menghadapi sejumlah kasus terkait dengan Malaysia. Berbicara di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (31/8), Djoko mengatakan bila pemerintah Indonesia lunak maka tidak akan terjadi pengembalian tiga petugas patroli kelautan dari kementerian kelautan dan perikanan.
"Kalau lunak, kita tidak melakukan apa-apa, tiga orang itu tidak kembali," katanya.
Mengenai informasi pemukulan terhadap tiga petugas tersebut oleh oknum kepolisian Malaysia, Djoko mengatakan pemerintah Indonesia sudah melakukan pengusutan.
"Bagaimana kita bisa kontrol ketika belum ada pendampingan. Hari pertama kan malam, lagi pula mencarinya kan tidak mudah di mana mereka itu. Jadi melihatnya harus jernih, komprehensif. Toh pemukulannya juga kita proses," katanya.
Mengenai aksi unjuk rasa di depan kedutaan Malaysia di Jakarta, Menkopolhukam mengatakan, pemerintah tidak pernah melarang aksi demonstrasi sepanjang tidak melanggar hukum. "Aspirasi harus berdampingan dengan asas kepatutan dan peraturan yang berlaku. Saya kembalikan kalau misalnya bendera kita di Malaysia dibakar, kantor kedutaan kita dilempari kotoran terima nggak?" katanya.
Selasa (31/8) siang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melangsungkan rapat terbatas bidang Polhukam di Kantor Presiden Jakarta. Djoko Suyanto mengatakan sejumlah hal yang dibahas antara lain mengenai pengelolaan perbatasan dan juga masalah di sektor hukum.
Sejumlah menteri yang hadir antara lain Menlu, Marty Natalegawa, Menkumham, Patrialis Akbar, Mendagri, Gamawan Fauzi, Jaksa Agung, Hendarman Supandji, Kapolri, Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, Menko Kesra Agung Laksono dan Menko Perekonomian, Hatta Rajasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
