REPUBLIKA.CO.ID,DUMAI--Menyusul pernyataan pemerintah Malaysia, terkait rencana ancaman pemberlakuan surat nasihat perjalanan (travel advisory) terhadap warga Malaysia, tidak menimbulkan keresahan bagi warga Indonesia yang berpergian ke sana.Bahkan menurut sejumlah warga negara Indonesia yang hendak berpergian ke Malaysia saat ditemui di Pelabuhan Internasional Dumai, "travel advisory" bukanlah sebuah ancaman.
"Kami tidak merasa takut. Karena ancaman itu buat warga Malaysia. Bagi kami, "travel advisory" bukan lah sebuah ancaman, dan tidak akan membuat kami panik dan resah karenanya," ujar Dhayar (33), warga Pekanbaru, Riau, yang mengaku hendak ke Malaysia saat ditemui di Pelabuhan Internasional Dumai, Jumat.
Usman (36), warga Medan, Sumatera Utara yang juga ditemui juga di Pelabuhan Dumai saat ingin hijrah ke Port Klang, Malaysia, mengatakan, seharusnya pemerintah Indonesia bisa bersikap lebih tegas dengan permasalahan tersebut. "Ini justru menunjukkan lemahnya kepemimpinan Indonesia dalam menyelesaikan persoalan. Sebab, sikap pemerintah kurang responsif. Pemerintah harus tegas. Jangan hanya memberikan surat nasihat perjalanan," tuturnya.
Sementara Ismail (40), warga Padang, Sumatera Barat, menyesalkan sikap pemerintah yang menurutnya dengan mudahnya melepas dan membarter nelayan pencuri ikan asal Malaysia dengan aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh "Police Marine" Diraja Malaysia. "Padahal kondisinya jelas mereka yang salah," ucapnya.
"Pokoknya, pemerintah kita sangat lemah. Sebagai warga Negara Indonesia, sebenarnya kami malu mau menginjakkan kaki ke Malaysia. Tetapi bagaimana lagi, keluarga kita ada yang sudah terlajur menetap disana," Kata Buyan (35), seorang warga Padang, Sumatera Barat lainnya yang juga hendak menyeberang ke Malaysia melalui Dumai.
Sementara itu, pihak managemen jasa pelayaran Indomal Express, Amay, menyebutkan, saat ini penumpang Indomal Express tujuan Dumai-Malaka, maupun Malaka-Dumai sedikit mengalami penurunan. Dia mengatakan, jika sebelumnya dalam sehari bisa dua keberangkatan kapal, maka sejak sebualn ini, sejak konflik perbatasan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, pihaknya hanya berani mengoperasikan satu kapal.
"Pengurangan armada ini kami lakukan untuk menghindari resiko konflik. Namun pada seminggu jelang lebaran nanti, kami akan tetap mengupayakan dua sampai tiga kapal untuk beroperasi sebagai transpormasi mudik," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika