REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien diyakini harus didasari atas stabilitas politik. Politik akan stabil jika ada upaya penyederhanaan partai politik yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia saat ini. Hal ini diutarakan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Akbar Tandjung dalam sebuah seminar politik di Jakarta, Sabtu (7/8).

Menurut Akbar, negara ini harus mendorong penyederhanaan sistem kepartaian yang ada di Indonesia. Akbar menilai, sembilan partai (fraksi) yang ada di DPR saat ini belum mampu menciptakan kondisi politik yang stabil. Akibatnya, pemerintahan tidak bisa bekerja secara efektif lantaran kerap digoyang oleh banyaknya kepentingan politik.

Akbar yakin, salah satu upaya penyederhanaan jumlah partai politik adalah dengan cara menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT). Dengan manaikkan PT hingga lima persen, menurut Akbar, jumlah ideal partai yang berkuasa di parlemen akan menjadi ideal yakni antara lima atau enam partai. “Di Indonesia idealnya hanya ada lima atau enam partai politik saja,” kata Akbar.

Selain menyederhanakan jumlah partai politik, Akbar mengimbau pimpinan partai politik selalu mendorong penguatan lembaganya masing-masing. Tujuannya, partai politik semakin mampu menguasai fungsi-fungsi politik yang berguna bagi masyarakat. Akbar mengharapkan, jumlah partai yang ada di Indonesia sedikit namun semuanya berkualitas.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit, menyetujui penyederahaan jumlah partai politik. Namun, kata Arbi, kelemahan sistem politik di Indonesia adalah tidak kuatnya pelembagaan dwifungsi politik yakni kekuatan oposisi dan kekuasaan. Jika dua kutub kekuatan politik itu menjalankan fungsinya dengan baik, Arbi yakin, sistem politik ideal akan tercapai. “Kalau sekarang kita menganut sistem multipartai namun mekanisme check and balances tidak berjalan dengan baik,” tegas Arbi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika