REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR--Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengakui jika anggaran untuk membiayai aparatur di pusat dan daerah masih tergolong tinggi. Bahkan, katanya, total rata-rata anggaran di provinsi dan kabupaten/kota untuk pembiayaan aparatur saja bisa mencapai 56 persen dari APBD.

Hal itu menyebabkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk publik menjadi tersita. ''Anggaran untuk aparatur kita rasakan masih relatif tinggi karena ada untuk provinsi rata-rata 42 persen dari APBD itu untuk anggaran aparatur, sementara untuk kabupaten/kota dan provinsi bila dijumlahkan 56 persen,'' ungkap Gamawan usai mengikuti Rapat Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (6/8).

Gamawan didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana. ''Ini angka yang menurut kita rata-rata sangat tinggi, namun demikian ini terkait kemampuan keuangan daerah,'' jelas Gamawan.

Maksudnya, adanya alokasi anggaran yang tinggi untuk aparatur itu karena ada daerah yang relatif mempunyai kemampuan keuangan lebih baik. Namun, Gamawan mengingatkan, ada juga daerah yang sebenarnya memiliki kemampuan keuangan yang relatif rendah. ''Oleh karena itu , sesuai instruksi, dengan Mendagri, Bappenas, dan Menteri Keuangan untuk merumuskan berapa kondisi ideal dana aparatur untuk APBD di seluruh Indonesia,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika