REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-–Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, meminta Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR  meninjau ulang usulan pembangunan Rumah Aspirasi. Priyo, yang juga ketua DPP Partai Golkar, menilai anggota DPR sudah memiliki mekanisme penyerapan aspirasi lewat partai politik.

‘’Gagasannya bagus. Hanya saya berpandangan tidak diperlukan rumah aspirasi jika ternyata jadi polemik baru,’’ tutur dia, Kamis (5/8). Priyo menambahkan, anggota dewan cukup memanfaatkan jaringan partai politik jika ingin menyerap aspirasi partai. Jaringan partai bahkan dipandang Priyo lebih dari cukup sebab cakupannya sampai ke tingkat desa.

Pembangunan Rumah Aspirasi juga dianggapnya bukan kewajiban dewan. Pesan Tata Tertib DPR bisa dibaca dengan ya atau tidak dalam membangun Rumah Aspirasi.

Ketua Fraksi Hanura di MPR, Abdilla Fauzi Ahmad, menganggap penyerapan aspirasi merupakan tugas masing-masing anggota dewan. Tugas itu tidak sepatutnya menjadi bagian dari kinerja yang memberatkan anggaran negara.

Ia berharap anggota dewan bersikap kreatif dalam melakukan penyerapan anggaran. ‘’Terserah bebas pada masing-masing anggota DPR, bagaimana tiap anggota menciptakan model harmonisasi dengan konstituen di daerah masing-masing,’’ katanya.

Proses interaktif anggota dewan dengan konstituen pun dinilai bukan barang baru yang perlu disokong berlebihan. Praktik yang telah berjalan sejak masa kampanye, tutur Abdilla, cukup dikembangkan sehingga dapat menjadi sarana penyerapan aspirasi konsituen anggota dewan di daerah.

Hanura, sambung Abdilla, berkesimpulan tegas bahwa Rumah Aspirasi tidak layak dan pantas dibiayai negara. Usulan tersebut dikatakannya sebagai improvisasi elite politik yang tidak aspiratif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika