REPUBLIKA.CO.ID,TERNATE--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan 85 persen daerah otonom di Indonesia tidak cukup untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam sambutannya pada peresmian pemindahan ibu kota Provinsi Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi, di Lapangan Ngaralamo, Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Rabu, Presiden mengingatkan seluruh jajaran pemimpin daerah dari tingkat gubernur sampai bupati/walikota untuk mengutamakan kepentingan publik dalam pengelolaan anggaran. ''Oleh karena itu, mumpung belum lama berjalan terlalu jauh, saya ingatkan para gubernur, bupati, walikota, seluruh Indonesia kalau ada anggaran pusat dan daerah utamakan untuk kepentingan publik, kepentingan rakyat,'' pesannya.

Kepala Negara mengingatkan para kepala daerah untuk tidak mengutamakan penggunaan anggaran tidak berdampak langsung kepada masyarakat seperti pembangunan kantor gubernur atau gedung DPRD yang terlalu megah. Anggaran, lanjut dia, lebih baik dialokasikan untuk kepentingan publik seperti pembangunan sarana dan prasarana sanitasi, listrik, air dan jalan.

Khusus untuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Presiden berpesan agar ibu kota Sofifi yang berada di poros Pulau Halmahera difungsikan secara baik. ''Persiapkan dan terus bangun fasilitas publik yang diharapkan,'' ujarnya.

Secara definitif, Maluku Utara yang diresmikan menjadi provinsi terpisah dari Maluku pada 12 Oktober 1999 melalui UU No 46 Tahun 1999 beribu kota di Sofifi, Kecamatan Oba Utara, terletak di Bukit Gozale, poros Pulau Halmahera, yang berjarak tempuh sekitar satu jam menggunakan kapal cepat dari Pulau Ternate. Namun karena keterbatasan infrastruktur, ibu kota sementara ditempatkan di Kota Ternate yang padat penduduk.

Ikuti Whatsapp Channel Republika