REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen Purnawirawan Agus Widjojo kembali menegaskan komando teritorial terendah yang dapat melakukan fungsi pertahanan adalah komando resort militer sehingga lebih baik komando distrik militer dan komando rayon militer dihapus. "Kodim dan koramil tidak memiliki fungsi pertahanan di daerah. Kerja mereka tidak ada. Semua tanggung jawab teritorial lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah setempat," kata Agus Widjojo dalam acara diskusi bersama "Reformasi TNI, Sejauh Mana Melangkah? Masih Ada Masalah?" di Jakarta, Rabu.
Hal itu sesuai dengan peran TNI saat ini yang telah menjalani reformasi pada 2001. Institusi ini telah menanggalkan keterlibatan dalam politik, kemudian memusatkan perhatian pada peran pertahanan nasional.
Tidak hanya itu, kata dia, TNI juga meninggalkan keterlibatan masalah keamanan dalam negeri, dan akses terhadap potnas sesuai dengan ketentuan konstitusi, serta meningkatkan profesionalisme. "Masalah keamanan dalam negeri diserahkan kepada Polri," katanya.
Menurut dia, saat ini perhatian pemda masih pada pelaksanaan otonomi daerah dan adanya perbedaan potensi masing-masing daerah, bahkan ada yang menyamakannya dengan fungsi sosial-politik TNI. Pada masa lalu, menurut Agus, memang tidak ada pemisahan antara pembinaan teritorial dan komando teritorial, bahkan TNI juga terlibat dalam pembinaan teritorial, yang sebenarnya tanggung jawab sipil.
Namun, sejak pemisahan Polri dari TNI untuk urusan ancaman dalam negeri, TNI tidak ikut campur karena hal itu sudah menjadi urusan pemda dan kepolisian. Kendati demikian, TNI masih bisa bergerak asalkan atas permintaan pemerintah pusat, daerah, atau polisi, tetapi bantuan TNI ini pun masih tetap dipersoalkan karena operasi TNI memiliki karakteristik berbeda dengan polisi.
Agus menyebutkan, reformasi TNI pada hakikatnya merupakan pemurnian kembali peran dan kewenangan TNI sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945. Menurut dia, reformasi TNI bersamaan dengan masa transisi demokrasi bangsa, sekaligus penyesuaian kultur "paternalistik" ke bentuk kultur perseorangan yang bertanggung jawab.
Oleh karena itu, reformasi TNI tidak berjalan secara menyeluruh, tetapi bertahap sesuai dengan tingkat pemahaman masyarakat. Di tempat yang sama, pengamat militer Salim Said juga mengatakan hal serupa, bahwa lebih baik kodim dan koramil dihapus dari komando teritorial. "Masalah pengamanan di daerah diserahkan langsung ke aparat kepolisian. Tentara Nasional Indonesia tidak lagi punya wewenang untuk melakukan pengamanan di dalam negeri," katanya yang juga mantan Duta Besar RI untuk Ceko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
