REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, sistem hukum dan sistem ketatanegaraan yang dijalankan bersama setelah amandemen UUD telah mengubah keadaan ke arah positif, tapi dirasakan juga di sana sini ada ekses. Presiden menilai penting untuk mengatasi, memperbaiki, dan mencegah ekses yang tidak semestinya terjadi.

"Akhir-akhir ini dibicarakan tentang plus dan minus dari pemilihan yang bersifat langsung, baik itu pemilihan gubernur, bupati, dan walikota atau yang kita kenal dengan pilkada. Banyak pandangan apakah tidak terlalu tinggi cost ekses atau dampak dari pemilihan kepala daerah yang berlangsung sekarang ini melihat dinamika perpolitikan di daerah," kata Presiden.

Presiden menyampaikan hal itu ketika melakukan rapat bersama anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Kantor Presiden, Rabu (28/7). Rapat digelar untuk mendengarkan saran dari Watimpres untuk memberi masukan kepada Presiden. Selain itu, rapat bersama Watimpres juga sebagai bentuk persiapan Rapat Kerja di Istana Kepresidenan Bogor.

Presiden menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan pilihan terbaik karena konstituen akan lebih dekat mengenal calon dan siapapun yang terpilih mendapatkan mandat terbesar dari masyarakat yang dipimpinnya. "Dalam praktiknya memang kita sadari banyak ekses, kadang-kadang praktik politik uang yang tidak semestinya terjadi," kata Presiden.

Selain itu, Presiden menyebutkan ekses lain dari pemilukada, yakni ongkos politik yang begitu mahal, kemudian tidak mudahnya membedakan antara popularitas dan kapasitas. "Kita memang harus mengatasi ekses, mencegahnya semaksimal mungkin agar tidak menimbulkan komplikasi dan masalah-masalah baru yang tidak semestinya terjadi," kata Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika