REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Presiden Boediono menegaskan bahwa politik uang akan menjadi masalah besar bagi demokrasi. Politik, kata dia, esensinya adalah transaksi suara rakyat yang juga suara Tuhan.

''Jika ini (politik uang) terjadi, sistem demokrasi kehilangan landasan,'' ujar Boediono dalam Seminar Nasional Korpri, di Jakarta, Kamis (22/7).

Boediono berharap politik uang bisa dihindarkan sehingga program reformasi birokrasi dapat dilaksanakan dengan baik. Menurutnya, perilaku pejabat yang mencampuradukkan tugas dengan kepentingan privat maupun kepentingan kelompok juga menyebabkan sistem pemerintahan gagal.

Jika satu tangan kepentingan tercampuradukkan, maka negara-lah yang harus menanggung kerugiannya. Erosi dan kerawanan sistem demokrasi, kata Boediono, bisa berasal dari sistem itu sendiri. Misalnya, kata dia, tidak adanya komitmen yang mendasar dari para elite pemerintahan untuk menjalankan sistem agar berhasil.

''Banyak yang langsung bertarung, bermain dan tidak banyak juga menyisihkan aturan dasarnya. Ini tugas kita untuk menyelamatkan ini semua,'' kata dia. Dia mencontohkan sistem demokrasi yang mandek pada era 1950-an menyebabkan kabinet dan pemerintahan karut marut

Ikuti Whatsapp Channel Republika