REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyayangkan lambanya polisi dalam menuntaskan kasus kerusuhan di lokasi Makam Mbah Priok, Koja. Penyelidikan yang berlarut-larut serta tak ada kejelasan dalang utama di balik kerusuhan yang menyebabkan tiga nyawa melayang, menjadi alasan Komnas HAM.

“Mestinya sudah ada perkembangan berarti karena kasus tersebut sudah berlalu beberapa bulan,” kata Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, saat dihubungi Republika, Selasa (20/7). Menurut Ifdhal, polisi seharusnya tidak mengalami kesulitan mengungkap kasus ini. Keterlibatan langsung aparat saat kerusuhan, menjadi rujukannya.

“Polisi kan terlibat langsung di lapangan saat kerusuhan terjadi. Mereka bukannya dapat data dari saksi, justru merekalah saksinya,” ujarnya. Dia mengaku tidak tahu alasan molornya waktu penyelidikan. Padahal Komnas HAM, ujarnya, telah merampungkan investigasinya terkait kasus Koja, selang beberapa minggu setelah peristiwa pecah.

Hasil investigasi Komnas Ham menyimpulkan, beberapa pihak harus bertanggungjawab secara fungsional terkait kasus tersebut. Beberapa pihak yang disebut Komns Ham di antaranya, Kepala Satpol PP saat itu, Haryanto Badjuri, dan Wali Kota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono.

Walau disebut dalam rekomendasi Komnas Ham, kedua pejabat itu belum sekali pun dipanggil penyidik.Itu juga dipertanyakan Komnas Ham. “Kami hanya menyelidiki kesalahan yang mereka lakukan secara fungsional. Polisi seharusnya menyelidiki apakah keduanya terlibat secara pidana dalam kasus itu,” kata Ifdhal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika