Selasa 20 Jul 2010 07:15 WIB

DPR, DPD, dan MPR akan Rebut Kembali Tanah Negara di Senayan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie akan mengajak MPR dan DPD untuk  berupaya maksimal agar tanah milik negara yang dikuasai Pemprov DKI Jakarta, termasuk di sekitar gedung parlemen, dikembalikan sesuai peruntukkannya sebagai tanah negara.

"Ada rencana dari Pemda DKI yang selama ini menguasai tanah Taman Ria Senayan untuk menjadikan lahan sebagai pusat perbelanjaan dan kawasan bisnis. Kita tentu saja keberatan karena selain status tanah itu milik negara, kami ingin agar kawasan Senayan menjadi kawasan ramah lingkungan dan terhindar dari kemacetan," kata Ketua Marzuki Alie DI Jakarta, Senin.

Menurut Marzuki, langkah tersebut penting karena selama ini Pemprov DKI Jakarta cenderung menggunakan lahan-lahan strategis itu untuk kepentingan bisnis semata. Lebih lanjut mantan Sekjen Partai Demokrat itu, menjelaskan lingkungan Senayan sehari-harinya saat ini sudah padat dan macet. Marzuki mengaku tidak bisa membayangkan jika rencana Pemprov DKI itu jadi terealisasi.

"Yang namanya Gedung Parlemen itu tempatnya orang demo, apa jadinya jika kawasan yang sehari-hari sudah padat itu ditambah dengan aktivitas demo, masih disesakkan dengan pusat perbelanjaan. Dengan mengembalikan fungsi kawasan Senayan, maka jika ada demo bisa kita arahkan," katanya.

Marzuki mengharapkan, Pemda DKI serius mengatasi berbagai permasalahan di Jakarta seperti kemacetan dan tidak menambahnya dengan membangun pusat-pusat perbelanjaan baru.

Ia mengingatkan, Pemprov DKI tidak lagi hanya berpikir untuk kepentingan para pebisnis namun warga Jakarta yang membayar pajak. Selain itu, Marzuki meminta Pemprov DKI tidak mengubah kawasan Taman Ria Senayan menjadi kawasan bisnis.

"Dengan membuka pusat perbelanjaan seperti rencana di kawasan Taman Ria Senayan. Selain karena lahan itu adalah lahan milik negara. Pemprov DKI jelas-jelas hanya mengedepankan aspek bisnis dan pendapatan daerah, tetapi tidak mempertimbangkan masyarakat yang membayar pajak karena dampak kemacetan. Berpikir lah untuk melayani dan bukan mencari untung," katanya.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement