REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--DPR merekomendasikan Sekretariat Negara (Setneg) untuk melakukan negosiasi ulang kepada lima mitra kerja pengelola aset negara yang dianggap bermasalah. Lima mitra kerja tersebut, pengelola Lapangan Golf Senayan, Hotel Mulia, Gedung Panin, Ratu Plaza, dan Taman Ria Senayan.

Selain itu, DPR juga merekomendasikan agar pengelolaan aset tersebut memberikan nilai tambah bagi negara. "Apalagi mengingat aset negara tersebut ditujukan untuk olahraga, tapi malah digunakan sebagai area komersial," kata anggota komisi II DPR, Teguh Juwarno, kepada Republika, Senin (19/7).

Teguh kemudian menjelaskan, perjanjian antara Setneg dengan pihak ketiga tersebut sudah dilakukan sejak masa Orde Baru. Sayangnya, dalam perjanjian untuk pengelolaan aset oleh pihak ketiga tersebut banyak sekali yang tidak dilakukan dengan standar yang jelas. "Tidak dengan kehati-hatian, " katanya.

Hal inilah yang membuat DPR khawatir, sebab menjadi besar kemungkinan kehilangan aset negara seperti kasus kehilangan Hotel Hilton di masa silam. Selain itu, pembangunan yang dilakukan terhadap aset negara ini pun tak memberikan nilai tambah yang memadai bagi negara.

Artinya, kata Teguh, sistem bagi hasil yang terjadi jumlahnya sangat kecil bagi negara. Keadaan ini diperparah dengan lamanya perjanjian yang dilakukan antara Setneg dengan pihak ketiga, pada umumnya di atas 25 tahun. ''Karena itulah, DPR kemudian merekomendasikan agar Setneg melakukan negosiasi ulang,'' ujarnya.

Menurut Teguh, semua pihak yang hadir dalam rapat di DPR hari ini, yakni 5 perusahaan pihak ketiga dan Setneg telah menyanggupi dilakukannya negosiasi ulang. Termasuk juga, lanjut dia, menyanggupi untuk memberi nilai tambah bagi negara dalam pengelolaan aset tersebut. "Tugas DPR hanya memastikan renegosiasi itu berjalan dan melakukan pengawasan," tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika