REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan pengelolaan perbatasan sebagai agenda prioritas pemerintah bersama DPR yang harus segera dilaksanakan. Oleh karenanya, pemerintah segera mengefektifkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). DPR pun siap mendukung BNPP dengan pasokan anggaran.

''Langkah-langkah pengelolaan perbatasan, baik dari aspek security, penanganan kejahatan transnasional, aspek telekomonukasi, aspek ekonomi, dan kesejahteraan akan terus ditingkatkan,'' kata Presiden dalam konferensi pers bersama Ketua DPR Marzuki Alie di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/7), setelah melakukan Rapat Konsultasi.

Indonesia memiliki batas laut dengan sepuluh negara dan batas darat dengan tiga negara. ''Sebagian telah dirampungkan, sebagian dalam proses negosiasi. Kami akan melakukan negosiasi lanjutan agar kedaulatan bisa dilanjutkan dengan batas daerah pasti,'' jelas Presiden.

Presiden mengatakan, pengelolaan daerah perbatasan itu salah satunya dilakukan dengan penamaan pulau, penentuan batas identifikasi, memberikan tanda-tanda untuk menunjukkan bukti pisik kepemilikan Indonesia atas suatu pulau. Dalam kasus jatuhnya Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia, kata Presiden, hal itu karena Indonesia tidak memiliki bukti-bukti pisik di kedua pulau itu.

Presiden juga berjanji akan menyempatkan diri melakukan pemantauan langsung ke sejumlah daerah perbatasan untuk memastikan kedaulatan Indonesia atas daerah itu. Menurutnya, DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk mengefektifkan BNPP, khususnya terkait pasokan anggaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika