REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sekretariat gabungan partai koalisi pendukung pemerintahan SBY diminta tidak memotong kesepakatan pemberian hak pilih TNI lewat pembicaraan tertutup. Cara terbaik menentukan wacana ini ialah lewat survei kepada masyarakat sipil dan militer.
Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan penentuan hak pilih TNI tidak boleh sampai menjadi pertarungan elite politik. Dia mengingatkan itu setelah melihat kecenderungan disetujuinya wacana hak pilih TNI/Polri oleh partai koalisi dan ditolaknya ide oleh partai oposisi dan partai baru.
''Pemberian hak pilih ini berbeda karena masyarakat memiliki trauma sejarah,'' ujarnya, Ahad (27/6).
Apabila sampai partai koalisi membahasnya dalam sekretariat gabungan, keputusan yang muncul belum tentu mewakili kepentingan terbaik publik. Alasannya, keputusan sekretariat gabungan diambil secara tertutup dalam ruang yang tidak bisa dikontrol masyarakat.
Cara terbaik mencari tahu apakah hak pilih perlu diberikan adalah melalui survei kepada masyarakat sipil. Survei itu untuk mengetahui apakah masyarakat siap menerima TNI atau Polri ikut memilih. Serta ke masyarakat militer, untuk mengetahui apa mereka mau memiliki hak politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
