REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kesempatan hak pilih bagi TNI sebaiknya ditunda sampai pemilihan umum 2019. Sebab, pada pemilu 2014 mendatang akan terjadi proses regenerasi total.

''Artinya akan muncul pemimpin baru,'' kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Muladi, usai pembukaan seminar di gedung Lemhannas, Jakarta, Selasa (22/6).

Karena adanya 'lengser nasional' itu, Muladi menyarankan agar TNI mengawal regenerasi tersebut. Karena itu, menurutnya, hak pilih TNI dalam pemilu paling tepat diberikan pada 2019. Hal itupun, dianggapnya, tak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). ''TNI itu misinya untuk

mengawal keamanan negara ini, jadi PNS itu diberikan hak lebih, tapi tak boleh dipilih,'' jelasnya.

Apalagi, menurutnya, kalau masyarakat diambil suaranya dengan polling pasti hasilnya terpecah. Bahkan, jika ditanyakan ke TNI pun kemungkinan besar jawabannya akan terpecah. Meskipun demikian, katanya, ini merupakan keingina politik yang tidak bisa diserahkan ke proses alamiah. Karena itulah, ia menegaskan harus adanya sikap dari pemerintah, yang menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan solidaritas TNI Polri untuk mengawal regenerasi total.

Ikuti Whatsapp Channel Republika