REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Di tengah ramainya panggung pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), para petinggi NU tak boleh terjun dalam panggung politik. Ketua Umum PB NU, KH Aqil Siradj, menegaskan kalau memang terjun dalam politik maka jabatan di PB NU harus dilepaskan.

Demikian peringatan yang disampaikan Ketum PBNU dalam Harlah Muslimat ke-64 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (15/6). Di musim pemilukada saat ini, dia mengakui, banyak pimpinan NU yang turut berpartisipasi. Dia mencontohkan, pemilukada di Kabupaten Gresik. Dalam pemilu kada tersebut, pimpinan NU terpilih menjadi kepala daerah Gresik. Alhasil, pimpinan NU tersebut pun kini mengundurkan diri sebagai petinggi NU.

Aqil mengatakan, di Jember juga terdapat seorang ketua NU yang mencalonkan diri sebagai bupati. Namun hal itu ditolaknya mentah-mentah. Pada kesempatan yang sama, dia juga mencontohkan, Fauzi Bowo yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada tahun ini, Foke terpilih kembali menjadi Ketua PWNU DKI Jakarta.

Aqil menegaskan, Surat Keputusan (SK) pengangkatan Foke sebagai Ketua PWNU tidak akan pernah keluar. ''Saya dan Rais Aam, KH Sahal Mahfudh menegaskan tidak akan mengeluarkan SK itu,'' tuturnya.

Meski demikian, dia mengatakan, politik bukan menjadi hal yang haram bagi NU. ''Partai politik harus direbut oleh NU. Bila perlu ketua diwakili oleh orang NU. Golkar, PBB, PAN, Hanura, bila perlu ketuanya orang NU semua,'' harapnya. Namun dia mengharamkan hal itu untuk para pengurus NU.

Ikuti Whatsapp Channel Republika