REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Kementerian Badan Usaha Milik Milik Negara (BUMN) segera merombak jajaran direksi BUMN pengelola bandara, yaitu Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II.
“Pergantian direksi karena kinerjanya terus melorot,” ujar Anggota Komisi V DPR, Rhendi Lamadjido, di Jakarta, Ahad (13/6). Rhendi yang berasal dari Fraksi PDIP mengaku rencana pergantian direksi Angkasa Pura sudah disampaikan secara informal kepada anggota dewan.
Atas rencana tersebut, lanjut Rhendi, Komisi V yang membidangi perhubungan meminta pergantian jajaran direksi agar memperhatikan integritas dan kapasitas calon pejabat. “Semuanya bergantung pada pemerintah, kalau calonnya punya integritas dan kapasitas yang bagus, Komisi V pasti setuju,” ucapnya.
Rhendi pun mengingatkan pemerintah agar memperhatikan aspek jejak rekam (tranck record) calon direksi sebelum penyusunan jajaran direksi baru. Dia menambahkan, sejumlah nama sudah beredar di kalangan anggota dewan terkait perombakan direksi Angkasa Pura. Namun Rhendi tak ingin beauty contest para calon direksi dilakukan secara diam-diam. “Kalau perlu umumkan saja secara luas, biar publik juga bisa menilai langsung jejak rekam masing-masing calon.”
Dikatakan, isyarat adanya pergantian jajaran direksi Angkasa Pura bermula dari keterangan Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar, akhir Mei lalu. Saat itu, kata Rhendi, Mustafa Abubakar menyiratkan ada rencana evaluasi terhadap kinerja angkasa pura sebagai pengelola bandara nasional maupun internasional di Indonesia.
“Kami akan mencari calon direksi untuk menggantikan yang saat ini. Kami akan melakukan fit and proper test untuk menjaring nama calon direksi, namun kami belum bisa menyebutkannya,” kata Menneg BUMN, Mustafa Abubakar.
Wakil Ketua Komisi V, Muhidin M Said, mengingatkan pemerintah agar memperhatikan aspek kredibilitas serta kemampuan calon direksi baru Angkasa Pura sebelum menentukan figur definitif.
“Idealnya posisi direksi dijabat orang yang benar-benar mengerti soal bisnis transportasi. Jangan pula dipaksakan, nanti harus belajar lagi,” kata Muhidin, politisi asal Fraksi Partai Golkar.
Menurut Muhidin, sejumlah nama pejabat di Angkasa Pura pernah dilaporkan ICW terkait dugaan korupsi sejumlah proyek di Angkasa Pura. Muhidin mengimbau agar pemerintah tak tutup mata terhadap laporan ICW. “Walaupun belum tentu benar, tapi itu baik untuk bahan evaluasi. Tidak boleh diremehkan hal-hal seperti ini,” ujar Muhidin.
Terpisah, anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN, Refrisal, mengatakan, Menneg BUMN jangan sampai salah dalam menentukan calon direksi baru Angkasa Pura. “Menteri harus tegas menolak calon titipan yang disokong pengusaha,” kata Refrisal yang berasal dari Fraksi PKS.
Senada dengan Rhendi dan Muhidin, Refrisal ingin perombakan doreksi Angkasa Pura harus mengacu kepada integritas dan profesionalitas calon. “Utamanya harus figur yang jujur, profesional dan capable. Karena kalau soal laba, namanya BUMN sudah pasti untung kok,” katanya.
Dia menambahkan, Menneg BUMN harus berani melawan adanya aroma kepentingan politik dalam proses fit and proper test calon direksi baru. Kendati demikian, Refrisal juga tak ingin pemerintah mengajukan nama-nama yang tersangkut kasus korupsi.
“Sudah seharusnya yang diajukan itu adalah figur yang benar-benar punya integrasi moral yang baik,” imbuh Refrisal.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, M Ichsan Tatang, belum mau buka mulut terkait rencana perombakan direksi Angkasa Pura. “Coba dikonfirmasi kepada Pak Menteri saja, itu kan wewenang beliau,” tandas Tatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika