REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Partai Golkar mulai mempertimbangkan untuk keluar dari sekretariat gabungan koalisi partai politik pendukung pemerintah jika sudah tidak ada kesamaan sikap soal usulan dana aspirasi bagi anggota DPR. "Soal dana aspirasi bagi anggota DPR sudah dibicarakan bersama di Setgab (Sekretariat Gabungan) hendaknya bersama-sama bertanggung jawab," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Yamin Tawari ketika dihubungi Rabu (9/6) mlam.

Dijelaskan Yamin, dalam rapat di Setgab tidak ada anggota koalisi yang menyatakan menolak, tapi kemudian anggotanya di DPR menyatakan menolak. Padahal, kata dia, usulan dana aspirasi ini belum dibahas secara resmi di DPR, tapi anggota DPR dan fraksi sudah menyatakan menolak.

"Seharusnya dibahas dulu secara resmi dalam sidang di DPR seperti di Badan Anggaran DPR. Di forum itu fraksi-fraksi bisa saing beradu argumentasi, jadi ada dasarnya menolak atau menerima," kata Yamin yang menjadi pembicara pada diskusi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Diakuinya, Partai Golkar merasa ditinggalkan oleh partai-partai lain anggota koalisi partai pendukung pemerintah. "Kalau memang tidak bisa bersama lagi untuk apa Partai Golkar bertahan di Setgab," kata Yamin Tawari.

Dikatakannya, pernyataan tersebut dilontarkan bukan berarti Partai Golkar "ngambek" dan mengancam akan keluar dari Setgab tapi hendaknya partai-partai anggota koalisi bisa konsisten dengan usulannya.

Sebelumnya Partai Golkar mengusulkan dana aspirasi bagi anggota DPR sebesar Rp15 miliar per anggota per daerah pemilihan sehingga totalnya Rp 8,4 triliun. Dana aspirasi tersebut diusulkan dalam bentuk program pembangunan fisik di daerah pemilihan dari setiap anggota DPR.

Ikuti Whatsapp Channel Republika