REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Muhammadiyah menegaskan sikapnya sebagai mitra pemerintah. Muhammadiyah sebagai organisasi yang ikut berandil dalam menegakkan negara Indonesia tentu ikut merasa bertanggung jawab tentang masa depan Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, usai bertemu dengan Wapres Boediono di Sekretariat Wapres, Selasa (25/5). Din didampingi Ketua PP Muhammadiyah Malik Fadjar, Haedar Nashir, dan Sudibyo Markus. Turut menyertai Ketua Umum PP Aisyiyah Chamamah Soeratno.

Kedatangan PP Muhammadiyah dan Aisyiyah itu terkait dengan rencana penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah pada 3-8 Juli 2010 di Yogyakarta. Boediono diminta secara resmi untuk menutup muktamar, sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono direncanakan membuka muktamar itu.

"Sebagai gerakan dakwah, gerakan amar makruf dan nahyi munkar, Muhammadiyah tentu senantiasa menjalin komunikasi silaturahim dengan siapapun apalagi dengan pemerintah," kata Din. Komunikasi yang dijalin itu termasuk kemitraan sejati di dalam meningkatkan peran dari masyarakat madani.

Din mengatakan, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam lintas satu abad usia, sejatinya adalah gerakan pencerahan. "Oleh karena itulah saya kira negara pun sangat memerlukan dukungan masyarakat madani," kata Din

Dalam kesempatan itu, Din mengatakan, pihaknya mendengar penegasan dari Boediono bahwa memang seharusnya pemerintah memerlukan dukungan masyarakat madani dan pemerintah tentu akan menjalin kemitraan sejati dengan Muhammadiyah.

Menurut Din, gerakan Muhammadiyah mendukung pemerintah dalam pendidikan pelayanan kesehatan, pencerdasan, dakwah pencerahan, termasuk juga pemberdayaan ekonomi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika