REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri sedang mencari cara meningkatkan kapasitas pembangunan daerah. Pasalnya, saat ini masih ada daerah yang stagnan pembangunannya.

Dalam rangka mencari cara tersebut, gubernur, bupati, walikota dan beberapa unsur daerah yang lain dikumpulkan di Jakarta, untuk membahasnya. ''Makanya kita rembukan dengan gubernur dan bupati, apa yang mau dibantu untuk ditingkatkan kapasitasnya,'' ujar Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, usai membuka acara Rembuk Nasional Pengembangan Kapasitas Daerah itu di Jakarta, Selasa (18/5).

Berdasarkan evaluasi eksternal dan internal, ada beberapa daerah pemekaran yang justru tidak menunjukan kapasitas yang maksimal. Selain itu masih ada juga daerah yang justru stagnan alias perkembangannya tidak bergerak. Hal ini tidak sejalan dengan fakta bahwa kewenangan dan keuangan daerah yang semakin besar di daerah. Tercatat sekitar Rp 400 triliun dana sudah dikelola oleh daerah.

''Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga sudah mencapai Rp 64 Triliun. Kewenangan sudah besar, uang sudah banyak, tapi masih ada yang stagnan'', kritik Mendagri.

Berdasarkan temuan itulah, rembuk nasional digelar. Melalui acara ini, Kemendagri berharap mendapatkan rumusan yang tepat untuk meningkatkan kapasitas sebuah daerah. Dengan begitu, pengelolaan keuangan dan kewenangan di daerah bisa meningkatkan pembangunan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika