REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mantan ketua umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, berpendapat calon kepala daerah perlu distandardisasi sehingga siapapun yang terpilih bisa melakukan tugasnya dengan baik. ''Harus ada standar kepala daerah. Perlu ada aturan khusus yang membahas pencalonan ini,'' cetusnya
di kediamannya, pesantren Al Hikam II, Depok, Jawa Barat.
Menurut Hasyim, persyaratan kepala daerah yang ada saat ini masih belum cukup. Persyaratan itu masih memiliki banyak celah yang dapat memunculkan calon-calon kepada daerah yang memiliki tingkat resistensi tinggi.
Munculnya calon kepala daerah yang sebenarnya tidak layak menjadi pemimpin, lanjutnya, merupakan bukti lemahnya persyaratan yang ada saat ini. Menurutnya, gejala ini jelas harus segera disikapi pemerintah agar masyarakat tidak terjebak pada pilihan sendiri.
''Pemerintah harus melindungi rakyatnya, termasuk dalam persoalan calon pemimpinnya. Harus jelas ukuran standarnya,'' katanya.
Hasyim tidak sependapat dengan sejumlah kalangan yang menyatakan pemimpin biar ditentukan sepenuhnya oleh masyarakat. Sebab, menurutnya, karakter masyarakat Indonesia masih belum mandiri dalam memilih. Masyarakat masih gampang terpengaruh oleh faktor lain seperti uang, popularitas, dan lain-lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
