JAKARTA--Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, mencurigai pembangunan gedung baru DPR merupakan bagian dari permainan untuk meraup kepentingan pribadi. Alasannya, DPR tidak pernah transparan memaparkan kebutuhannya terhadap gedung baru.
''DPR tidak jujur menjelaskan ke publik soal rencana pembangunan gedung,'' ujar Sebastian, Kamis (6/5). Karena itu pertanyaan di publik muncul, terkait 'grand design' renovasi gedung DPR. Apakah, sambung Sebastian, 'grand design' yang digadang-gadang akan dibangun dengan dana Rp 1,8 triliun itu mencakup seluruh kompleks DPR RI atau hanya seharga satu gedung.
Seandainya betul DPR hendak membangun satu gedung saja, kata Sebastian, maka anggaran sebesar itu dianggap terlampau besar. Bangunan baru yang ditujukan untuk memberikan ruang yang lebih lapang bagi anggota dewan, hingga bisa menambah jumlah tenaga ahli pun dipandangnya berlebihan. Sebastian mengganggap, DPR cukup membangun gedung baru tanpa perlu menambah ruang untuk anggota dewan. ''Ibaratnya buat gedung sambungan,'' katanya.
Sebastian menilai perencanaan kerja DPR buruk. Tidak heran bila tudingan bahwa pembangunan gedung sengaja diadakan untuk 'dimainkan' oknum tertentu. ''DPR perlu jawab dulu berapa nilai pasti pembangunan, apakah gedung baru dibuat dengan visi jangka panjang, apakah gedung baru diadakan karena gedung lama tidak layak,'' paparnya.
Bila DPR belum dapat menjawab pertanyaan tersebut, dia menyarankan pembangunan gedung baru ditunda. Dana Rp 250 miliar yang sudah mengucur lewat APBN 2010 juga bisa dikembalikan lagi ke kas negara bila tidak jadi dimanfaatkan. Tanpa pemaparan ke publik Sebastian mengkhawatirkan pembangunan gedung tidak menyelesaikan masalah yang dibutuhkan anggota dewan.
''Jangan-jangan mungkin nanti ada lagi pembangunan gedung lain, bahaya ini,'' ujarnya. Sebastian berharap DPR lebih peka menanggapi kondisi masyarakat. Selama ini setiap hendak menganggarkan barang atau jasa, DPR terkenal tidak akuntabel. Itu dari terbukti proses anggaran yang selalu menimbulkan polemik dalam masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika