JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memutuskan langkah hukum terkait dikabulkannya praperadilan dari Anggodo Widjojo. KPK memilih untuk berkoordinasi dengan tim pembela Bibit dan Chandra
"Rapat pimpinan tadi membahas putusan pengadilan. Belum ada keputusan resmi tentang hasil rapat," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Jasin, Senin (19/4).
Selanjutnya, KPK akan berkoordinasi dengan tim pembela kasus Bibit-Chandra. Sementara, Kabiro Hukum KPK, Khaidir Ramly, meyakini, bila ada penonaktifan kembali dua pimpinan KPK tadi, maka tak bakal mempengaruhi kinerja KPK.
Salah satu tim pembela Bibit-Chandra, Bambang Widjojanto, menyatakan, pihaknya mengambil langkah hukum secepatnya. Tapi,ia menengarai putusan pengadilan ini terkait pula penyidikan kasus Anggodo Widjojo di KPK.
"Kemungkinan besar saya menduga KPK harus menyelesaikan masalah ini. KPK harus mendorong penuntasan kasus Anggodo," imbuh Bambang. Lebih lanjut, Bambang optimistis jika praperadilan hanya menguji proses bukan substansi.
Di sisi lain, Bambang menilai proses praperadilan mengabaikan fakta hukum yangg didapat secara jelas di Mahkamah Konstitusi (MK). Yakni bahwa ada keterlibatan Anggodo dalam dugaan kriminalisasi Bibit-Chandra.
Pakar hukum pidana, Rudi Satrio, menilai legal standing (gugatannya) Anggodo memenuhi syarat dengan alasan SKPP. Ia menyarankan KPK menunggu putusan di Pengadilan Tinggi saat banding. "Memang tak memenuhi syarat yang berkepentingan, Anggodo hanya perantara yang memberikan suap," ulas Rudi.
Jika kemudian kasus Bibit-Chandra sudah memenuhi syarat, kata Rudi, maka kewenangan penghentian dari pihak jaksa. Namun Rudi menilai buktinya masih lemah karena distribusinya terhenti di Ary Muladi. "Jadi kalau materinya sama dan orangnya berbeda seharusnya putusan sama,"ujar Rudi.
Setelah putusan ini, sebut Rudi, harus ditegaskan bahwa putusan belum selesai dan belum berkekuatan hukum tetap. "Kalau putusan PT dan PN sama kita harus hormati bahwa perkaranya dilanjutkan,"paparnya.
Ketika ditanya soal penonaktifan dua pimpinan KPK itu, Rudi mengaskan hal tersebut tak perlu dilakukan. ''Karena ini bersifat sementara dan tak berhubungan dengan jabatan keduanya,'' tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika