REPUBLIKA.CO.ID,BANJARBARU--Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Inflasi se- Kalimantan Selatan yang digelar secara hybrid.
Rapat ini dipimpin langsung Asisten Pemerintahan dan Kesra Nurul Fajar Desira di Command Center, Banjarbaru, Jum’at (23/9/2022) pagi. Turut hadir Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Rudy M Harahap, Kepala BPS Kalsel Yos Rusdiansyah, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Birhasani dan tamu undangan lainya.
Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Nurul Fajar Desira mengatakan, perlu upaya serius untuk menekan inflasi di Kalsel.
Dirinya menargetkan inflasi Provinsi Kalimantan Selatan tidak lebih dari 5 persen. Pemprov Kalsel melakukan serangkaian upaya untuk menekan laju inflasi diantaranya mengadakan pasar murah, rapat koordinasi, kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Kabupaten Tabalong.
Selain itu, Pemprov juga mensubsidi BBM Solar dengan target 3.200 nelayan, bantuan pakan ternak ayam petelur kepada anggota Pinsar sebanyak 5.000 kg. Fajar mengimbau kepada Kabupaten Kota untuk menerapkan gerakan bike to work ke kantor untuk efisiensi penggunaan BBM.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Hj. Raudatul Jannah mengatakan, sebelum kenaikan harga BBM pihaknya telah berupaya menekan laju inflasi bersama pihak terkait.
Pihaknya juga menginisiasi penandatanganan kerjasama daerah untuk pemerataan pasokan kebutuhan pangan yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 27 September 2022 di Banjarmasin. “Insya Allah tanggal 27 September nanti ada penandatanganan kerjasama daerah kabupaten/kota untuk pemerataan pasokan, kita tahu ada daerah yang surplus dan tidak, kerjasama ini akan menjadi solusi pemerataan pasokan,” katanya.
Selain itu, saat ini dirinya tengah menyiapkan Peraturan Gubernur tentang Subsidi Pangan. “Mohon doa dan dukungan agar pergub ini dapat diselesaikan untuk kemaslahatan orang banyak,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Kalimantan Selatan Yos Rusdiansyah menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Kota untuk meningkatkan monitoring harga pangan di pasar modern maupun tradisional setiap minggu untuk peringatan dini.
Dirinya menyampaikan, pengalaman Presiden Joko Widodo saat menekan laju inflasi semasa masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya salah satu langkah yang ditempuh kala itu adalah dengan mensubsidi biaya transportasi kebutuhan komoditas yang menggunakan pos anggaran belanja tidak terduga dalam APBD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
