Senin 16 Nov 2026 15:46 WIB

Cak Imin Usulkan Pengganti Gibran dari Kader Partai Gerindra agar Lebih Efektif

Usulan PKB tersebut menambah dinamika politik terkait posisi wakil presiden.

Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto bersama Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam Harlah ke-27 PKB di Jakarta International Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2026) WIB.
Foto: BPMI Setpres
Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto bersama Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam Harlah ke-27 PKB di Jakarta International Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2026) WIB.

MAGELANG - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, menegaskan partainya tidak mengusulkan kader internal untuk menjadi pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. PKB, kata dia, justru mengusulkan calon dari Partai Gerindra kepada Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Cak Imin enggan mengungkapkan sosok yang diusulkan tersebut. Ia menyampaikan hal tersebut seusai memberikan pengarahan dalam kegiatan santripreneur berdaya di Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Baca Juga

Menurut dia yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, PKB justru mengusulkan kader dari Partai Gerindra kepada Presiden Prabowo Subianto, meskipun demikian ia enggan merinci nama kader Gerindra yang diusulkan tersebut. Ia menyebutkan, usulan kader Gerindra ini merupakan salah satu pertimbangan untuk mendorong jalannya pemerintahan agar lebih efektif.

Ia menegaskan, usulan tersebut tidak dilandasi tendensi suka atau tidak suka terhadap sosok tertentu. "PKB tidak mengusulkan dirinya sendiri. Kita usulkan calon dari Gerindra, kita tunggu. Kenapa Gerindra, supaya pemerintah lebih efektif, tidak ada tendensi suka atau tidak suka," katanya, di Magelang, Senin (16/11/2026).

Ia menuturkan, usulan PKB tersebut menambah dinamika politik terkait posisi wakil presiden. Meskipun demikian, pengisian jabatan wakil presiden tetap harus mengacu pada ketentuan konstitusi dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

sumber : Antara
Berita Lainnya

Rekomendasi