REPUBLIKA.CO.ID, MANILA, – Para menteri luar negeri negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) membahas perkembangan pelaksanaan rencana perdamaian untuk Myanmar. Selain itu, mereka juga mendorong percepatan pembentukan pusat penanganan kabut asap lintas batas dan menyetujui konsep pembentukan pusat maritim.
Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro menyampaikan hal tersebut dalam taklimat di Manila, Sabtu. Ia melaporkan hasil misi kemanusiaannya ke Myanmar pada Oktober lalu serta berbagai pertemuan dengan para pemangku kepentingan di negara itu.
"Saya menyampaikan laporan kepada para menteri luar negeri mengenai misi kemanusiaan yang saya lakukan di Myanmar pada Oktober lalu, serta berbagai pertemuan dengan para pemangku kepentingan di Myanmar. Pada dasarnya, pembahasan difokuskan pada perkembangan pelaksanaan Konsensus Lima Poin di Myanmar," kata Lazaro.
Menlu Filipina itu menambahkan bahwa rancangan keputusan setelah peninjauan pelaksanaan rencana tersebut masih dalam tahap finalisasi. Rancangan itu nantinya akan disampaikan kepada para pemimpin negara anggota ASEAN.
Terkait kemungkinan pelonggaran pembatasan keikutsertaan para pemimpin Myanmar dalam pertemuan ASEAN, Lazaro menegaskan bahwa ketentuan yang berlaku saat ini masih tetap diberlakukan. "Untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung, tidak ada pelonggaran. Konsensus Lima Poin masih tetap berlaku," ujarnya tegas.
Desakan Pusat Koordinasi Kabut Asap
Dalam pertemuan tersebut, para menteri luar negeri ASEAN juga mendesak percepatan pembentukan pusat koordinasi ASEAN untuk menangani kabut asap lintas batas. Lazaro mengungkapkan bahwa kabut asap akibat kebakaran di Indonesia telah mencapai Singapura dan Malaysia, serta pada Oktober lalu turut berdampak ke Filipina.
Pusat Maritim ASEAN di Filipina
Di sisi lain, pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan penting terkait isu maritim. "Dalam pertemuan ini, kami mengadopsi nota konsep dan kerangka acuan Pusat Maritim ASEAN. Pusat Maritim ASEAN ini akan berkedudukan di Filipina," kata Lazaro.
Dia menjelaskan bahwa pusat tersebut akan mendukung berbagai inisiatif negara-negara anggota ASEAN terkait isu maritim. Dukungan itu mencakup operasional pelabuhan dan pengembangan ekonomi maritim.
Sementara itu, saat ini Myanmar tidak berpartisipasi dalam kegiatan resmi utama ASEAN pada tingkat perwakilan politik, termasuk pertemuan para menteri luar negeri dan KTT para pemimpin ASEAN. Kebijakan tersebut ditetapkan ASEAN pada 2021 setelah militer mengambil alih kekuasaan di Myanmar dan disepakatinya Konsensus Lima Poin untuk menyelesaikan krisis di negara itu. Perwakilan politik Myanmar turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tersebut.
Poin-poin utama konsensus itu mencakup penghentian segera segala bentuk kekerasan oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik sipil, dimulainya dialog secepatnya dengan melibatkan seluruh pihak, serta pemberian akses bantuan kemanusiaan dari negara-negara anggota ASEAN. Dalam lima tahun sejak konsensus tersebut disepakati, hanya ketentuan mengenai penyaluran bantuan kemanusiaan yang secara konsisten telah dilaksanakan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika