JAKARTA – Kebijakan pembangunan dan pembentukan regulasi perlu menjadikan Pancasila sebagai tolok ukur agar tetap sejalan dengan tujuan bernegara. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan tidak cukup dilakukan secara administratif, tetapi juga harus memastikan nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kebijakan pemerintah.
Hal tersebut mengemuka dalam Simposium Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Sinkronisasi Regulasi Berbasis Refleksi 66 Tahun Sidang Umum Pertama MPRS dan Pembangunan Nasional Semesta Berencana di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/11).
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, mengatakan refleksi sejarah Sidang Umum Pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) penting untuk membaca kembali arah pembangunan Indonesia. Pemikiran para pendiri bangsa mengenai pembangunan nasional perlu ditempatkan dalam konteks tantangan kebangsaan saat ini.
“Pancasila harus menjadi landasan sekaligus ukuran dalam setiap kebijakan pembangunan. Sinkronisasi regulasi menjadi penting agar seluruh peraturan dan kebijakan negara tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila serta tujuan bernegara,” ujar Yudian dalam siaran pers.
Menurut Yudian, pembangunan nasional tidak semata-mata berorientasi pada aspek fisik dan ekonomi. Pembangunan juga harus memperhatikan pembentukan karakter, penguatan persatuan, dan terwujudnya keadilan sosial. Karena itu, pembinaan ideologi Pancasila perlu terintegrasi dalam proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyatakan pemerintah provinsi siap menjadi percontohan penerapan nilai-nilai Pancasila yang terukur. Komitmen tersebut diarahkan agar nilai Pancasila tidak berhenti sebagai prinsip normatif, tetapi diterjemahkan ke dalam program, kebijakan, dan indikator capaian yang dapat dievaluasi.
“Jawa Barat siap menjadi role model dalam implementasi nilai-nilai Pancasila yang terukur. Nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelaksanaannya dapat dilihat dan dievaluasi secara konkret,” ujar Erwan.
Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Duta Arsip Nasional Republik Indonesia, Rieke Diah Pitaloka, mengingatkan bahwa 10 November juga memiliki catatan penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pada tanggal tersebut, Sidang Umum Pertama MPRS dimulai pada 10 November hingga 7 Desember 1960 dan menghasilkan sejumlah keputusan mengenai arah pembangunan nasional.
Rieke menyebut terdapat 513 anggota MPRS dan sekitar 600 pakar yang terlibat dalam perumusan fondasi pembangunan Indonesia. Menurut dia, pemikiran mereka perlu ditelusuri kembali agar dapat menjadi bahan pembelajaran dalam menentukan arah pembangunan saat ini.
“Arsip bukan nostalgia. Arsip adalah ingatan yang memungkinkan bangsa belajar tanpa harus mengulangi kesalahan sejarah,” ungkap Rieke.
Rieke menilai kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai kedaulatan wilayah. Kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui kemampuan bangsa menentukan arah pembangunan, mengelola kekayaan nasional, membangun ilmu pengetahuan, serta menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Dia mengajak masyarakat menelusuri pemikiran sejumlah tokoh pendiri bangsa, mulai dari Mohammad Hatta mengenai siasat ekonomi, Mohammad Natsir tentang penguatan negara kesatuan, Sumitro Djojohadikusumo mengenai industrialisasi dan kapasitas produksi nasional, hingga Deklarasi Djuanda yang memperkuat kesatuan wilayah Indonesia.
Dari penelusuran sejarah tersebut, Rieke merumuskan tujuh prinsip pembangunan konstitusional yang dinilai relevan untuk dibaca kembali. Prinsip tersebut meliputi pertahanan dan keamanan semesta, desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan, demokrasi ekonomi Pancasila, politik luar negeri bebas aktif, kebijakan berbasis data, pembangunan desa dan demokrasi warga, serta industrialisasi yang memperhatikan pengetahuan, sumber daya alam, dan kebudayaan nasional.
Rieke juga menyoroti relevansi semangat Konferensi Asia Afrika 1955 yang berlangsung di Gedung Merdeka. Menurut dia, semangat kesetaraan, kedaulatan, dan penolakan terhadap kolonialisme masih relevan dalam membangun kerja sama internasional. Dia berharap Gedung Merdeka kembali menjadi ruang konsolidasi gagasan perdamaian dunia, bukan sekadar tempat kegiatan seremonial.
Dari perspektif kearsipan, Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Rini Agustiani, menjelaskan bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media. Arsip statis memiliki nilai kesejarahan, informasional, dan pembuktian yang penting bagi kepentingan bangsa.
Rini menyebut ANRI memiliki khazanah sekitar 39,85 kilometer arsip kertas, tiga juta arsip foto, dan 718 terabyte arsip elektronik. Koleksi tersebut juga mencakup arsip film, video, rekaman suara, mikrofilm, dan berbagai media rekam lainnya.
Dalam kaitannya dengan sejarah ketatanegaraan Indonesia, ANRI menyimpan berbagai dokumen penting, termasuk ketetapan MPRS tahun 1966, rekaman sidang, serta dokumen perjalanan konstitusi dan pembangunan nasional. Penyelamatan arsip dilakukan melalui proses akuisisi, pengolahan, preservasi, hingga penyajian kepada masyarakat.
“Khazanah arsip akan terus bertambah dan dapat diakses oleh publik apabila ada peran aktif dari pencipta arsip,” ujar Rini.
Menurut Rini, arsip tidak hanya menjadi dokumentasi milik lembaga, tetapi juga bagian dari memori kolektif bangsa. Pemanfaatannya dapat mendukung pembangunan, pembelajaran, penelitian, dan pengembangan pengetahuan.
Simposium tersebut mempertemukan perspektif ideologi, sejarah, kearsipan, dan kebijakan pembangunan untuk membaca kembali pemikiran para pendiri bangsa. Refleksi 66 tahun Sidang Umum Pertama MPRS diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat pembinaan ideologi Pancasila dan memastikan kebijakan pembangunan nasional tetap berorientasi pada cita-cita kemerdekaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika