Senin 09 Nov 2026 22:02 WIB

BKPRMI Dorong Penguatan Program Sekolah Rakyat

Program sekolah rakyat bantu perluas akses pendidikan

BNI Sahabat Sekolah Rakyat yang dijalankan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Foto: BNI
BNI Sahabat Sekolah Rakyat yang dijalankan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

JAKARTA -- Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) menyatakan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, organisasi tersebut mengingatkan pentingnya pengawasan publik agar pelaksanaan program berjalan transparan dan tepat sasaran.

Wakil Ketua Umum DPP BKPRMI Sedek Rahman Bahta mengatakan, sejumlah program pemerintah, seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, memiliki peran dalam memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas gizi, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Menurut dia, berbagai program tersebut perlu dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Kalau Sekolah Rakyat membangun masa depan anak bangsa, MBG memperkuat kualitas generasi, dan Koperasi Merah Putih membangun kemandirian ekonomi rakyat, maka ketiganya harus kita kawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Bahta di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Di sisi lain, Bahta meminta masyarakat lebih kritis dalam menyikapi informasi dan opini yang beredar di media sosial. Dia menyoroti munculnya berbagai narasi mengenai kebijakan pemerintah yang dinilainya berpotensi membentuk persepsi publik tanpa didukung pemahaman menyeluruh terhadap persoalan.

Dia menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik seharusnya disampaikan dengan landasan fakta dan data.

"Kritik itu sah dalam demokrasi, tetapi harus berdasarkan fakta dan data. Rakyat jangan mau dibodohi oleh popularitas figur publik yang membangun opini tanpa melihat persoalan secara utuh," ujarnya.

Bahta juga menyinggung persoalan dominasi kepentingan kelompok tertentu dalam pengelolaan sumber daya ekonomi nasional. Menurut dia, pengelolaan kekayaan alam harus mengacu pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dia menilai pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya memberikan keuntungan kepada kelompok atau segelintir pihak tertentu.

"BKPRMI bersama Presiden Prabowo memperjuangkan kepentingan rakyat. Negara tidak boleh kalah oleh oligarki. Kekayaan alam Indonesia harus menjadi kekuatan ekonomi rakyat, bukan kemakmuran segelintir orang," kata Bahta.

Dia menambahkan, BKPRMI bersama elemen pemuda masjid berkomitmen mengawal pelaksanaan program pemerintah agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan terbebas dari praktik korupsi.

Pengawasan tersebut, menurut dia, penting agar kebijakan pembangunan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Melalui peran tersebut, BKPRMI mengajak masyarakat terlibat dalam pengawasan kebijakan publik secara kritis dan konstruktif.

Berita Lainnya

Rekomendasi