BRASIL — Para pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak Meta, perusahaan teknologi multinasional Amerika Serikat, untuk menjamin kebebasan berekspresi selama pemilihan umum di Brasil. Langkah ini diambil menyusul laporan pembatasan terhadap ekspresi politik yang sah di platform milik perusahaan tersebut.

Menurut pernyataan tertulis Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada Rabu, laporan tersebut menimbulkan kekhawatiran soal kebebasan berekspresi, berserikat, partisipasi politik, dan perlakuan setara terhadap sudut pandang politik. Pihak PBB menilai situasi ini memerlukan perhatian serius dari para pemangku kepentingan.

“Platform daring merupakan aktor kunci dalam debat demokratis. Mencegah seseorang berbicara atau menjangkau audiens tanpa penjelasan akan memengaruhi siapa yang suaranya didengar,” ujar para pakar.

Para pakar itu menyebutkan bahwa laporan pemantauan mencatat ribuan akun dan unggahan ditangguhkan, visibilitasnya diturunkan, atau penyebarannya dibatasi. Pembatasan tersebut mencakup akun milik para jurnalis, pembela hak asasi manusia, aktor masyarakat sipil, dan pembuat konten.

Pengamat pemilu internasional sebelumnya menyoroti sejumlah insiden di lapangan. Insiden tersebut antara lain gangguan sementara pada akun kampanye salah satu kandidat, pembatasan unggahan Instagram, serta perbedaan perlakuan antarpartai dalam pembuatan gambar kecerdasan buatan, pencarian saluran WhatsApp, dan fitur Stories.

“Jika ekspresi politik tampak dibatasi secara tidak proporsional, platform wajib memberikan penjelasan, menangani dampak yang tidak setara tersebut, serta menyediakan langkah pemulihan yang efektif,” kata mereka.

Para pakar memperingatkan bahwa pembatasan semacam itu dapat memengaruhi akses terhadap informasi, kebebasan berkumpul secara damai, dan kebebasan berserikat. Hal itu dapat mencederai proses pemilihan umum jika kebebasan-kebebasan mendasar tidak dihormati di sepanjang tahapan pemilu.

Mereka menekankan bahwa dalam pemilu, keterlambatan dalam memberikan pemulihan dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan integritas informasi harus berjalan beriringan demi terciptanya pemilu yang adil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika