REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia menjadi salah satu prioritas yang diharapkan segera ditangani Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru, Letjen TNI Kristomei Sianturi. Penguatan koordinasi penanganan bencana dan tata kelola lembaga juga menjadi perhatian untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kebencanaan kepada masyarakat.
Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J Rumambi mengatakan, Kristomei memiliki tugas penting dalam memastikan penanganan karhutla berjalan optimal. Terlebih, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah, seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.
"Dampak Karhutla telah memicu krisis kesehatan akibat kabut asap, mengganggu aktivitas ekonomi, bahkan memicu keluhan lintas negara. Kami meminta Kepala BNPB baru, Letjen TNI Kristomei Sianturi, untuk langsung turun ke lapangan, memastikan operasi satgas darat maupun udara," kata Matindas dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Matindas, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi yang baik antara BNPB, pemerintah daerah, dan satuan tugas di lapangan. Kehadiran pimpinan baru diharapkan dapat memastikan pelaksanaan operasi penanganan bencana berjalan sesuai kebutuhan di wilayah terdampak.
Selain penanganan karhutla, Matindas menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola internal BNPB. Hal ini berkaitan dengan kasus korupsi yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjadi perhatian terhadap pengelolaan anggaran kebencanaan.
Ia menilai pergantian kepemimpinan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga. Penguatan pengawasan internal juga diperlukan guna memastikan anggaran penanggulangan bencana digunakan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Matindas menyatakan, Komisi VIII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program BNPB. Pengawasan tersebut diharapkan mendukung peningkatan efektivitas penanganan bencana sekaligus perbaikan tata kelola lembaga.
Sementara itu, Kristomei menyatakan kesiapannya menjalankan tugas sebagai Kepala BNPB setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (15/10/2026). Ia menggantikan Letjen TNI Suharyanto yang sebelumnya memimpin lembaga tersebut.
Kristomei mengatakan, lingkungan kerja BNPB bukan hal yang sepenuhnya baru baginya. Ia pernah terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada 2020.
"Jadi bertugas di BNPB bukan hal yang baru, walau saat itu hanya sebentar, namun banyak berkutat langsung di dalamnya," kata Kristomei dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).
Kristomei mengaku telah menerima arahan untuk segera bekerja, terutama dalam penanganan darurat bencana yang sedang terjadi di Indonesia. Ia juga menyampaikan optimisme kepada jajaran BNPB dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana ke depan.
Kristomei tercatat sebagai Kepala BNPB termuda saat dilantik pada usia 50 tahun. Ia merupakan lulusan Akademi Militer 1997 dari kecabangan Infanteri dan sebelumnya menjabat Panglima Kodam XXI/Radin Inten yang membawahi wilayah Lampung dan Bengkulu.
Dalam perjalanan karier militernya, Kristomei pernah bertugas di lingkungan Kostrad, menjadi Komandan Yonif Linud 305/Tengkorak, Dandim 0424/Tanggamus, dan Kapendam Jaya. Ia juga pernah menjabat Kepala Dinas Penerangan TNI AD pada 2023, Wakil Gubernur Akademi Militer pada 2024, serta Kepala Pusat Penerangan TNI pada Maret 2025.
Ikuti Whatsapp Channel Republika