REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Uni Eropa menghadapi persoalan yang semakin sulit dipertemukan. Di satu sisi, perekonomian sejumlah negara anggotanya membutuhkan tenaga kerja asing untuk mengisi kekurangan pekerja di sektor kesehatan, konstruksi, teknologi, dan jasa. Namun, di sisi lain, para pemimpin Eropa justru terlibat perselisihan mengenai kebijakan migrasi, termasuk rencana Spanyol memberikan status hukum kepada ratusan ribu migran tanpa dokumen.
Pertentangan itu kembali mengemuka dalam Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa di Brussels, Belgia, pada Kamis hingga Jumat, 15–16 Oktober 2026. Perdebatan mengenai migrasi berlangsung alot hingga memperpanjang pembahasan para pemimpin negara anggota, memperlihatkan betapa sensitifnya persoalan perpindahan penduduk dalam politik Eropa.
Euronews melaporkan pada Jumat (16/10/2026), Denmark, Italia, dan Polandia mendorong perubahan rumusan kesimpulan KTT agar negara-negara anggota menghindari kebijakan yang dinilai dapat mendorong migrasi tidak berdokumen. Desakan tersebut secara tidak langsung menyasar rencana pemerintah Spanyol untuk memberikan status hukum kepada sekitar 600 ribu migran.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen bahkan meminta Komisi Eropa menelaah dampak kebijakan Spanyol terhadap negara anggota lainnya. Ia mempertanyakan langkah Madrid yang dianggap berbeda dari kecenderungan sejumlah pemerintahan Eropa untuk memperketat pengendalian migrasi.
"Saya telah meminta Komisi Eropa memeriksa apa yang terjadi ketika sebuah negara melakukan sesuatu yang hampir sepenuhnya berlawanan dengan apa yang dilakukan negara-negara lainnya," kata Frederiksen, sebagaimana dikutip Euronews.
Perdebatan tersebut menempatkan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez dalam posisi berseberangan dengan sejumlah pemimpin Eropa. Pemerintah Spanyol mempertahankan pendekatan yang memberikan kesempatan legalisasi kepada migran yang telah berada di negaranya, sedangkan sejumlah negara lain mengkhawatirkan dampaknya terhadap pengendalian perbatasan dan pergerakan migran di kawasan Schengen.
Namun, persoalan migrasi Eropa tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang boleh masuk dan tinggal. Di tengah ketegangan politik tersebut, lembaga-lembaga Uni Eropa justru mengakui bahwa tenaga kerja dari luar kawasan semakin dibutuhkan untuk mempertahankan daya saing ekonomi.
Eropa Membutuhkan Tenaga Kerja Asing
Komisi Eropa dalam publikasi resminya pada 15 Juni 2026 menyatakan perubahan demografi menyebabkan kekurangan tenaga kerja di sejumlah sektor ekonomi. Penuaan penduduk dan perubahan struktur angkatan kerja membuat negara-negara Eropa semakin membutuhkan pekerja dari luar Uni Eropa.
Komisi tersebut menegaskan bahwa migrasi legal merupakan salah satu instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Karena itu, Uni Eropa berupaya memperbaiki mekanisme perekrutan pekerja asing melalui penyederhanaan izin tinggal dan kerja serta pengembangan sistem pencocokan tenaga kerja internasional.
Salah satu inisiatif yang diperkenalkan adalah EU Talent Pool, platform yang dirancang untuk mempertemukan perusahaan di Uni Eropa dengan pencari kerja dari negara-negara nonanggota. Kebijakan ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pekerja asing tetap diakui, meskipun pengendalian migrasi tidak berdokumen menjadi agenda politik yang semakin menonjol.
Persoalan tersebut tercermin dalam data Eurostat, lembaga statistik resmi Uni Eropa. Pada kuartal pertama 2026, tingkat lowongan pekerjaan di Uni Eropa tercatat sebesar 2,1 persen, sedangkan di kawasan euro mencapai 2,3 persen.
Tingkat lowongan pekerjaan merupakan perbandingan jumlah posisi yang belum terisi dengan keseluruhan posisi kerja, baik yang telah terisi maupun yang masih kosong. Dengan demikian, angka 2,1 persen tidak berarti 2,1 persen penduduk Eropa menganggur, melainkan menggambarkan proporsi kebutuhan tenaga kerja yang belum terpenuhi.
Kondisi antarnegara juga berbeda cukup jauh. Belanda mencatat tingkat lowongan pekerjaan sebesar 4,0 persen pada kuartal pertama 2026, disusul Belgia sebesar 3,4 persen, Malta 3,3 persen, dan Austria 3,1 persen.
Sebaliknya, Rumania hanya mencatat 0,6 persen dan Polandia 0,8 persen. Bulgaria, Spanyol, dan Slovakia masing-masing berada pada angka 0,9 persen.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekurangan tenaga kerja tidak dapat digeneralisasi ke seluruh Eropa. Sejumlah negara dan sektor menghadapi kesulitan merekrut pekerja, sementara kawasan lainnya memiliki kondisi pasar tenaga kerja yang berbeda.
Berdasarkan kelompok kegiatan ekonomi, Eurostat mencatat tingkat lowongan di sektor akomodasi dan penyediaan makanan Uni Eropa mencapai 3,0 persen. Sektor konstruksi mencatat 2,8 persen, sedangkan telekomunikasi, pemrograman komputer, dan layanan teknologi informasi mencapai 2,6 persen.
Data tersebut memberikan gambaran bahwa kebutuhan pekerja tidak hanya menyangkut pekerjaan berketerampilan tinggi. Industri jasa, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan operasional sehari-hari juga menghadapi kebutuhan perekrutan yang belum sepenuhnya terpenuhi.
Mengapa Migran Justru Dipersoalkan?
Perselisihan dalam KTT Uni Eropa memperlihatkan adanya dua kepentingan yang berjalan bersamaan. Negara-negara anggota membutuhkan tenaga kerja untuk mendukung kegiatan ekonomi, tetapi pemerintah juga menghadapi tekanan untuk mengendalikan migrasi tidak berdokumen, menjaga keamanan perbatasan, dan memastikan sistem suaka berjalan sesuai ketentuan.
Kedua persoalan tersebut sebenarnya tidak identik. Migrasi tenaga kerja legal umumnya berlangsung melalui izin kerja, persyaratan keterampilan, dan mekanisme perekrutan, sedangkan migrasi tidak berdokumen berkaitan dengan orang yang masuk atau tinggal tanpa memenuhi ketentuan keimigrasian.
Namun, perdebatan politik sering kali mempertemukan keduanya dalam satu isu besar bernama migrasi. Akibatnya, kebutuhan ekonomi terhadap pekerja asing dapat tersisih oleh perselisihan mengenai pengawasan perbatasan dan status hukum pendatang.
Euronews dalam laporan khusus pada 11 Juni 2026 menyoroti kontradiksi tersebut. Ketika sejumlah pemerintah memperketat aturan migrasi, perusahaan-perusahaan Eropa tetap membutuhkan pekerja dari luar kawasan untuk mengisi posisi yang sulit dipenuhi melalui perekrutan domestik.
Pakar hukum migrasi dari Radboud University Nijmegen, Belanda, Tesseltje de Lange, mengatakan perusahaan dan rumah tangga Eropa tidak dapat mengabaikan ketergantungan mereka terhadap tenaga kerja migran. Menurut dia, narasi mengenai pengurangan migrasi sering kali tidak menggambarkan kebutuhan nyata perekonomian.
"Perusahaan dan rumah tangga Eropa tidak dapat berjalan tanpa tenaga kerja migran," kata De Lange kepada Euronews.
Ia juga menyoroti berbagai hambatan administratif yang dihadapi pekerja asing. Pengakuan kualifikasi profesional dapat memakan waktu lama, sementara proses visa dan pemeriksaan pasar tenaga kerja sering memperlambat perekrutan.
Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar membuka atau menutup perbatasan. Negara-negara Eropa juga harus menentukan bagaimana tenaga kerja yang dibutuhkan dapat masuk melalui jalur yang sah, memperoleh perlindungan hukum, dan bekerja sesuai kebutuhan pasar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika