REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Jawa Tengah. Penyelidikan tersebut mencakup dugaan penerimaan uang terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga penerimaan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyelidikan dilakukan guna mengusut dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemkab Klaten.

“Kegiatan penyelidikan ini terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa, terkait dengan perizinan, dan juga terkait dengan upah pungut serta penerimaan-penerimaan lainnya dari dinas atau OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten,” kata Budi pada Jumat (16/10/2026).

Selain dugaan penerimaan uang tersebut, KPK juga mendalami dugaan pemberian uang oleh bupati Klaten kepada oknum di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Budi menyebut dugaan pemberian itu berkaitan dengan pemeriksaan atau audit BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Klaten.

"Kegiatan penyelidikan ini diduga terkait adanya dugaan pemberian yang dilakukan oleh bupati kepada oknum di BPK dalam kaitannya pemeriksaan atau audit BPK di Pemerintah Kabupaten Klaten,” ujar Budi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika