REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jerman secara terbuka menentang upaya Amerika Serikat (AS) mengembalikan Rusia ke dalam hubungan internasional yang normal selama perang di Ukraina masih berlangsung. Penolakan Berlin muncul ketika pemerintahan Presiden Donald Trump mulai melonggarkan sejumlah sanksi ekonomi terhadap Moskow, sementara negara-negara Eropa berusaha mempertahankan tekanan untuk menghentikan invasi Rusia.

Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil menyampaikan penolakan tersebut di sela-sela pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di Bangkok, Thailand, Kamis, 15 Oktober 2026. Ia menilai terdapat kecenderungan pemerintahan Trump untuk memulihkan hubungan dengan Rusia meskipun Moskow belum menghentikan operasi militernya di Ukraina.

"Saya melihat adanya upaya, terutama dari Amerika Serikat, untuk membawa Rusia kembali ke panggung internasional," kata Klingbeil sebagaimana dikutip Reuters, Kamis, 15 Oktober 2026.

Klingbeil menegaskan negara-negara Eropa tidak akan memperlakukan Rusia seolah-olah hubungan internasional telah kembali normal. Menurut dia, invasi Moskow terhadap Ukraina tetap menjadi persoalan mendasar yang tidak dapat diabaikan hanya karena Rusia kembali terlibat dalam berbagai forum diplomatik.

"Tidak akan ada sikap berpura-pura seolah-olah Rusia kini kembali sebagai anggota G20 yang normal dan begitu saja menduduki kursinya di meja perundingan. Tidak dengan saya, dan tidak pula dengan negara-negara Eropa lainnya," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov menghadiri pertemuan G20 di Bangkok. Kehadirannya berlangsung sekitar satu bulan setelah Amerika Serikat menjadi tuan rumah pertemuan serupa di Asheville, North Carolina, yang menjadi penampilan langsung pertama Siluanov dalam forum G20 sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

Rusia sebenarnya tidak pernah dikeluarkan dari keanggotaan G20. Namun, partisipasi pejabat Moskow dalam berbagai forum internasional menghadapi penolakan dan tekanan diplomatik dari sejumlah negara Barat sejak invasi terhadap Ukraina.

Karena itu, keberatan Jerman bukan mengenai status keanggotaan Rusia, melainkan upaya memulihkan kedudukan diplomatik Moskow seolah peperangan tidak lagi menjadi persoalan. Perbedaan pendekatan tersebut memperlihatkan meningkatnya ketegangan kebijakan antara pemerintahan Trump dan sejumlah sekutu Eropanya.

Amerika Membela Dialog dengan Rusia

Pemerintah Amerika Serikat memiliki pandangan berbeda mengenai kehadiran Rusia dalam forum internasional. Washington menilai komunikasi langsung dengan Moskow diperlukan untuk membuka jalan penyelesaian perang yang telah berlangsung lebih dari empat tahun.

Wakil Menteri Keuangan AS Erin Browne mengatakan pemerintahnya mendukung partisipasi Rusia dalam pertemuan G20. Ia menegaskan bahwa proses diplomasi membutuhkan komunikasi antarpihak yang bertikai, termasuk ketika hubungan politik berada dalam kondisi yang sangat buruk.

"Kami berpandangan bahwa untuk menyelesaikan sebuah krisis, sangat penting membuka dialog dan percakapan," kata Browne.

Menurut dia, konflik tidak dapat diselesaikan apabila pihak-pihak yang berkepentingan menolak berkomunikasi. Browne juga menyebut negara-negara sekutu belum menyampaikan keberatan mereka secara langsung kepada delegasi Amerika Serikat selama pertemuan berlangsung.

Ia menegaskan Trump tetap berkomitmen mencapai penyelesaian damai atas perang Rusia-Ukraina. Dalam pandangan Washington, membuka kembali saluran komunikasi dengan Moskow merupakan salah satu cara untuk mendorong perundingan yang selama ini mengalami kebuntuan.

Namun, pendekatan tersebut menimbulkan kekhawatiran di sejumlah ibu kota Eropa. Para pemimpin kawasan khawatir bahwa pelonggaran tekanan ekonomi terhadap Rusia sebelum tercapainya kesepakatan damai justru dapat mengurangi posisi tawar Ukraina dalam perundingan.

Jerman sendiri tidak menentang penyelenggaraan perundingan dengan Rusia. Klingbeil menegaskan komunikasi diplomatik tetap diperlukan, tetapi penyelesaian perang harus melibatkan Kyiv dan tidak boleh mengorbankan kepentingan serta kedaulatan Ukraina.

"Perundingan selalu bermanfaat. Namun, saya ingin menegaskan bahwa pembicaraan itu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan Ukraina atau tanpa melibatkan rakyat Ukraina dan Presiden Zelensky," kata Klingbeil.

Inggris Ingin Perketat Sanksi Kapal Rusia

Di tengah perbedaan pandangan mengenai pendekatan terhadap Moskow, Inggris menyerukan penguatan sanksi terhadap jaringan pelayaran yang diduga membantu Rusia mempertahankan pendapatan ekspor energinya.

Menteri Keuangan Inggris John Healey mengatakan negara-negara pendukung Ukraina harus tetap mempertahankan tekanan ekonomi terhadap pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Ia secara khusus meminta pengetatan pembatasan layanan pelayaran yang memungkinkan Rusia menghindari sanksi perdagangan minyak.

"Pesan saya kepada para menteri keuangan hari ini mengenai Ukraina adalah agar kita tetap mempertahankan sanksi ekonomi yang keras terhadap Rusia," kata Healey.

Ia menekankan perlunya pembatasan lebih ketat terhadap layanan pelayaran yang membantu operasi armada bayangan Rusia. Jaringan kapal tersebut menjadi perhatian negara-negara Barat karena diduga digunakan untuk mengangkut minyak melalui mekanisme yang mempersulit penerapan sanksi.

Armada bayangan atau shadow fleet merupakan sebutan bagi jaringan kapal tanker yang menggunakan struktur kepemilikan, pengelolaan, atau asuransi yang sulit ditelusuri. Sebagian kapal tersebut juga menggunakan praktik yang mempersulit pengawasan perdagangan energi internasional.

Inggris telah memberlakukan berbagai sanksi terhadap kapal dan layanan pendukung yang dianggap membantu Rusia memperoleh pendapatan untuk membiayai perang. London memandang pembatasan sektor energi sebagai salah satu instrumen terpenting untuk menekan kemampuan ekonomi Moskow mempertahankan operasi militernya.

Namun, pendekatan Inggris bertolak belakang dengan langkah yang sedang dipertimbangkan Washington. Financial Times pada Kamis, 15 Oktober 2026, melaporkan pemerintahan Trump sedang mengkaji kemungkinan pelonggaran sanksi terhadap sejumlah kapal tanker yang terhubung dengan Rusia dan Iran.

Pemerintah Amerika mempertimbangkan langkah tersebut untuk mengurangi tekanan terhadap biaya pengangkutan minyak dan bahan bakar. Kenaikan harga energi akibat konflik Timur Tengah telah menjadi salah satu persoalan ekonomi yang dihadapi Washington menjelang pemilihan umum sela pada November 2026.

Ikuti Whatsapp Channel Republika