REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kehadiran kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi sekaligus menantang keberadaan industri media. Di tengah perubahan tersebut, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia menilai penguatan etika, kemampuan berpikir kritis, dan kepercayaan publik perlu menjadi perhatian utama bagi seluruh insan komunikasi.
Persoalan itu disampaikan oleh Ketua Umum ISKI Atwar Bajari dalam peringatan hari ulang tahun ke-43 ISKI di Universitas Tarumanagara, Jakarta. Menurutnya, keberadaan organisasi ini bukan hanya untuk merawat perjalanan panjang lembaga, tetapi juga memperkuat peran ilmu komunikasi dalam menjawab berbagai tantangan zaman.
“Pada ulang tahun ke-43 ini, saya mengajukan sebuah tesis: ISKI harus mengubah besarnya komunitas menjadi besarnya kontribusi,” ujar Atwar melalui keterangan persnya, Jumat (16/10/2026).
Ia menilai, lulusan sarjana komunikasi tidak boleh hanya berhenti pada kemampuan memproduksi pesan. Mereka juga perlu memperkuat penalaran, riset, pemahaman terhadap manusia, dan etika. Oleh karena itu, ISKI perlu memperkuat kontribusi melalui pengembangan kapasitas anggota, peningkatan kompetensi, serta kolaborasi lintas sektor antara akademisi, praktisi, dan industri.
“Zaman terus berganti. Tanggung jawab kita terhadap manusia harus semakin besar,” tegas Atwar yang juga merupakan Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung.
Pentingnya penguatan kontribusi ilmu komunikasi di era kecerdasan buatan juga disampaikan oleh Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Rama Kertamukti. Pandangan tersebut ia sampaikan saat diskusi peringatan HUT ke-43 ISKI bertajuk “Ketika AI Mengubah Komunikasi: Apa yang Harus Kita Kuatkan?” di Universitas Tarumanagara, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Rama mengungkapkan bahwa penggunaan kecerdasan buatan telah mengubah proses komunikasi secara signifikan. Pemanfaatan teknologi ini memang membuka peluang bagi proses komunikasi yang lebih cepat dan efisien, tetapi di sisi lain juga menghadirkan persoalan terkait autentisitas, bias, privasi, kepengarangan, dan akuntabilitas.
Menurut Rama, perkembangan teknologi menuntut pengguna dan pelaku komunikasi untuk tidak hanya memahami kecanggihan alat, tetapi juga mempertimbangkan konteks, etika, serta tanggung jawab manusia. Penggunaan kecerdasan buatan tetap memerlukan penilaian dan pengawasan yang ketat dari manusia, terutama ketika berkaitan dengan informasi yang berdampak luas bagi publik.
Dari perspektif industri media, kehadiran teknologi tersebut telah mengubah pola distribusi informasi yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan bisnis perusahaan media. Perubahan ini menuntut para pelaku media untuk beradaptasi dengan cepat.
Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia Wahyu Dhyatmika mengungkapkan bahwa saat ini telah terjadi pergeseran dari search economy menuju answer economy. Dalam era ini, masyarakat semakin terbiasa memperoleh jawaban secara langsung melalui layanan berbasis kecerdasan buatan. Dampaknya, arus kunjungan ke situs berita mengalami penurunan dan pendapatan media turut berkurang.
Sebagai solusi, Wahyu mengusulkan agar media massa memanfaatkan small language models (SLM) atau model bahasa berukuran lebih kecil yang dikembangkan khusus untuk kebutuhan tertentu. Teknologi ini sangat potensial untuk menjawab kebutuhan informasi yang spesifik dan berbasis konteks lokal.
“Layanan kecerdasan buatan seperti ChatGPT dan Gemini merupakan bentuk large language models (LLM). Media tidak perlu membuat LLM sendiri, melainkan dapat mengembangkan SLM yang berisi informasi spesifik dan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan audiens,” jelas Wahyu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika