REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas HAM memandang Pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berhak mendapatkan perlindungan dan kondisi kerja yang layak. Komnas HAM menyebut pekerja SPPG perlu memperoleh kepastian terkait upah, jam kerja, jaminan sosial, serta keselamatan kerja.
Komnas HAM menyayangkan lemahnya kepastian soal nasib pekerja SPPG yang maksimalnya 47 orang per dapur. Apalagi mereka dilabeli sebagai relawan. Ini berpotensi menghilangkan perlindungan hak ketenagakerjaan, meski menjalankan pekerjaan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Ini kami juga menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan hak atas pekerjaan yang layak, terutama dari relawan," kata Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing di Jakarta pada Kamis (8/10/2026)
Uli menyebut, pengaburan status pekerja menjadi relawan malah rawan mengurangi perlindungan ketenagakerjaan. Padahal, sambung dia, pekerja SPPG menjalankan tugas dalam operasional layanan MBG dan memperlukan kepastian atas hak-haknya sebagai pekerja.
"Dalam praktiknya MBG menyerap 1,21 juta pekerja. Jadi hal ini berimplikasi pada kurangnya perlindungan hak ketenagakerjaan," ujar Uli.




