REPUBLIKA.CO.ID, GAZA — Kelompok Hamas kembali mengecam sikap diam dan tak berdayanya Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) atas terus berlangsungnya kejahatan Israel di Jalur Gaza. Hamas menyatakan bahwa darah warga Gaza kini juga ada di tangan Perwakilan Tinggi BoP untuk Gaza, Nickolay Mladenov.
"Keheningan dari apa yang disebut Dewan Perdamaian dan perwakilannya, Mladenov, mengenai kejahatan pendudukan—dan kegagalan mereka untuk menuduhnya melanggar perjanjian (gencatan senjata)—berarti bahwa tangan Mladenov ternoda dengan darah anak-anak dan wanita kami," ujar Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, dikutip laman Middle East Monitor, Rabu (7/10/2026).
Otoritas kesehatan di Jalur Gaza melaporkan bahwa 1.462 orang syahid di Gaza sejak gencatan senjata mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober tahun lalu. Korban jiwa ini terkait pengeboman oleh Israel yang tak pernah berhenti meski pihak Hamas telah memenuhi syarat awal gencatan senjata.
BoP digembar-gemborkan bakal membangun Gaza pascagencatan senjata itu. Faktanya, situasi kemanusiaan di Gaza masih sangat parah hampir setahun setelah gencatan senjata diumumkan. Belum ada layanan sipil yang dipulihkan sementara terjadi kerusakan parah pada permukiman warga serta risiko keselamatan yang tinggi menjelang musim dingin.
Hamas telah melayangkan serangkaian kritik terhadap Dewan Perdamaian. Dewan yang pembentukannya digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tersebut dinilai tak berdaya mengatasi Israel yang telah berulang kali melanggar gencatan senjata sejak diterapkan Oktober 2025.
Bulan lalu, Perwakilan Tinggi BoP untuk Gaza, Nickolay Mladenov, mengatakan, solusi dua negara tidak akan mungkin dicapai jika situasi di Gaza tak mengalami kemajuan. Krisis di Gaza juga dibarengi dengan meningkatnya aksi kekerasan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
“Saya akan mengatakan bahwa jika Gaza berlanjut seperti sekarang, atau tidak bergerak ke implementasi… rencana yang kami miliki di bawah rencana komprehensif, solusi dua negara akan menjadi praktis tidak mungkin,” kata Mladenov saat berbicara di Hili Forum di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 7 September 2026 lalu, dikutip laman Alarabiya.
"Karena, dengan semua yang terjadi di Tepi Barat, dan dengan lebih dari 50 persen Gaza sekarang di bawah kendali tentara Israel dan kurang dari 50 persen di bawah kendali Hamas, tidak ada jalur yang kredibel ke depan untuk resolusi politik konflik," tambah Mladenov.
Menurutnya, kemajuan situasi di Gaza jika para pihak, dalam hal ini Israel dan Hamas, bersedia memenuhi komitmennya. Misalnya, Hamas menyerahkan persenjataannya dan Israel menarik diri dari Gaza. “Satu-satunya cara kita dapat membangun kembali ke itu adalah jika kita memiliki pemerintahan transisi, jika kita memiliki penonaktifan senjata, jika kita memiliki penarikan di Gaza," ujarnya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diketahui telah menolak 15 poin rencana perdamaian Jalur Gaza yang disetujui Dewan Perdamaian Netanyahu mengatakan tidak akan menarik pasukan militernya dari Gaza sebelum persenjataan Hamas dilucuti sepenuhnya.
Berbeda dengan Israel, Hamas menyatakan kesiapan untuk menjalani tahapan fase berikutnya dari rencana perdamaian Gaza seperti yang telah dicetuskan Dewan Perdamaian. Hamas pun siap menyerahkan persenjataan mereka, tapi bukan kepada Israel, melainkan komite pemerintahan Palestina yang akan bertanggung jawab atas Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika