REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan adanya hubungan tidak sehat antara mitra pembangunan dan yayasan yang menaungi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dalam proses registrasi yang tengah dilakukan, didapati sejumlah yayasan tidak memiliki kontribusi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, terdapat yayasan yang dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap operasional maupun pembinaan dapur SPPG. Namun, yayasan tersebut meminta mitra menyetorkan sejumlah dana berdasarkan jumlah ompreng yang disalurkan.
"Yayasan ini tidak melakukan apapun, tidak memiliki kontribusi apapun, tidak juga aktif di dapur, tidak melakukan pembinaan, tidak mempunyai kontribusi apapun terhadap jalannya dapur SPPG yang dinaungi oleh yayasan tersebut,” kata dia melalui keterangannya, Jumat (2/10/2026).
Ia menilai, kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius. Pasalnya, hubungan tersebut akan menimbulkan beban tambahan bagi mitra dan berpotensi memengaruhi kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Sudaryono menegaskan, pengelolaan anggaran program MBG harus diarahkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan makanan yang berkualitas. Dengan begitu, makanan yang disalurkan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat dan dananya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Atas dasar efisiensi, keadilan, dan pemanfaatan anggaran MBG secara maksimal, kami memberikan ruang kepada mitra yang merasa dirugikan untuk mengganti yayasan yang menaunginya, terutama apabila yayasan tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap jalannya dapur,” kata dia.




