REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka status keamanan di Papua menyusul pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengenai penumpasan OPM.

Menurut Filep, kejelasan status diperlukan untuk menentukan pola pengamanan sekaligus langkah perlindungan terhadap masyarakat sipil yang berada di wilayah konflik.

“Nah, sekarang itu status di Papua itu apa? Artinya Daerah Operasi Militer harus TNI atau pemerintah menetapkan status,” kata Filep, Senin (28/92026). 

Ia mempertanyakan apakah Papua saat ini berstatus daerah operasi militer atau menggunakan status pengamanan lainnya. “Apakah Papua itu status daerah Operasi Militer, atau bagaimana?” ungkapnya. 

Menurut Filep, pendekatan pengamanan di Papua akan sangat bergantung pada status yang ditetapkan pemerintah. “Karena kan cara pendekatan pengamanan di Papua kan tergantung status. Yang sekarang ini, status pendekatannya adalah pembangunan, kesejahteraan, keadilan,” katanya.

Oleh sebab itu, ia mengkhawatirkan pernyataan mengenai penumpasan dapat berdampak terhadap masyarakat sipil yang tidak terlibat konflik.

Warga memegangi korban penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin (29/6/2026). - (Dok TPNPB OPM)

“Nah itu, kalau Pak Panglima mengatakan bahwa penumpasan, ya berarti saya khawatir warga sipil yang tidak berdosa pun, saya khawatir akan menjadi korban,” kata Filep.

Filep meminta pemerintah mengumumkan status pengamanan Papua kepada publik. Menurutnya kejelasan tersebut penting agar masyarakat di wilayah konflik dapat mengambil langkah perlindungan.“Nah, jadi kami minta ya status, status pengamanan Papua itu harus diumumkan ke

publik. Supaya warga sipil yang tidak berdosa itu bisa ada pemindahan pemindahan. Ya mereka bisa dipindahkan ke tempat yang jauh lebih aman,” harapnya. 

Ia menilai perlindungan warga sipil harus menjadi perhatian utama apabila pemerintah meningkatkan pendekatan keamanan di Papua.

“Tapi kalau penumpasan seperti begitu dikhawatirkan seperti sekarang warga sipil yang tidak berdosa pun jadi korban. Ya, mereka tidak tahu apa-apa tapi mereka itu dicurigai, dan lain sebagainya,” katanya.

Filep kemudian kembali meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka status keamanan Papua. “Gitu, jadi menurut saya, ya pemerintah harus umumkan. Status Papua itu status perang? Status daerah operasi militer? Atau status apa?” katanya mengakhiri. 

Data Kematian Terkait Konflik Papua - (Republika)

Ikuti Whatsapp Channel Republika