Oleh Muhammad Noor Alfian Choir
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming kembali menyampaikan permohonan maaf kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (28/09/2026). Ini yang kesekian kalinya ia lakukan meski hal serupa tak dilakukan pejabat negara lainnya.
Wapres menjanjikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara optimal hingga pulih serta tidak terbebani biaya pengobatan. Dalam kunjungan tersebut, Gibran meninjau kondisi para pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Limpung dan Puskesmas Bawang.
“Prioritas pertama adalah kesehatan korban. Pasien yang masih dirawat harus mendapat pelayanan sampai pulih, sementara warga yang sudah pulang tetapi keluhannya kembali muncul harus tetap mudah mengakses pemeriksaan lanjutan,” tegasnya.
Di RSUD Limpung, Gibran juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan salah satu pasien anak, Arsenio, yang telah menjalani perawatan selama empat hari. Ia menanyakan kondisi Arsenio yang mengaku sudah membaik dan tidak lagi mengalami diare, pusing, mual, maupun muntah.
“Oke, Arsenio kamu boleh pulang, ya, hari ini,” katanya. Pihaknya kemudian berpesan agar Arsenio dapat segera kembali bersekolah setelah kondisinya pulih.
“Sip. Besok sekolah, ya,” ujarnya.
Selain anak-anak, terdapat pula pasien dewasa yang menjalani perawatan akibat kejadian tersebut. Salah satunya adalah Eka Maria Zulfa. Saat menjenguk Eka di Puskesmas Bawang, Gibran menanyakan kondisi kesehatannya. Eka menyampaikan bahwa dirinya masih mengalami sakit perut dan rasa melilit.
“Segera pulih, Bu. Kalau masih ada keluhan-keluhan dilaporkan ke sini ya. Obat-obat yang sudah diberikan dikonsumsi ya,” pesannya.
Gibran juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang dialami serta meminta pasien beristirahat hingga kondisinya benar-benar pulih.
“Saya minta maaf ya, Bu, atas kejadian ini. Jenengan istirahat dulu, pastikan benar-benar sehat,” katanya.
Selain memastikan penanganan medis, Gibran menekankan bahwa keluarga korban tidak boleh terbebani biaya pengobatan. Pemerintah akan memastikan seluruh biaya perawatan ditanggung melalui mekanisme penjaminan yang berlaku.
“Biaya perawatan korban tidak boleh membebani keluarga. Pemerintah bertanggung jawab dan akan menanggung semua biaya pengobatan dan memastikan mekanismenya berjalan di semua fasilitas kesehatan,” imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika